Dirjen Haji: Jamaah Haji Non Kuota Wewenang Kedubes Saudi

24 October 2011 | Kategori: Berita

Dua orang jamaah haji asal Indonesia terlelap di pelataran Masjidil Haram, Makkah, karena kecapekan. Foto: Republika/Muhammad Subarkah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Jamaah haji non kuota asal Indonesia yang berseliweran di Tanah Suci saat ini disebut bukan menjadi wewenang Kementerian Agama.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Slamet Riyanto, mengatakan jamaah haji di luar kuota reguler dan khusus tersebut berada di Tanah Suci berkat visa yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi.

“Ini kan visa pemberian Arab Saudi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sepenuhnya kewenangan pihak kedutaan,” ungkap Slamet, Senin (23/10).

Fenomena jamaah haji non kuota selalu berulang setiap tahun. Pendataannya pun berada di luar sistem komputer haji terpadu atau Siskohat.

Menurut Slamet, berdasarkan Memorandum of Understanding (nota kesepahaman) yang dibuat antara Pemerintah Saudi dan Pemerintah RI tentang jamaah haji, pemerintah memang tidak berwewenang untuk mengurus jamaah haji non kuota.

Menurutnya, hal ini tampak dari tidak adanya pencantuman jamaah haji non kuota dalam MoU. “Dalam MoU disebutkan bahwa kuota jamaah haji Indonesia sekian, petugas sekian, tidak menyebut jamaah non kuota,” jelasnya.

Meski demikian, kata Slamet, jika jamaah haji tersebut sudah berada di Tanah Suci, mereka akan tetap mencari petugas haji dari Indonesia.  Sehingga petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji pun—mau tidak mau—harus menanganinya.

Ketua PPIH, Syairozi Dimyati, sempat menyatakan akan melaporkan fenomena jamaah haji ‘sandal jepit’ kepada pihak Muassasah (lembaga penanggungjawab dalam pelaksanaan haji di Saudi) dan Kementerian Agama RI. Akan tetapi, Slamet mengaku belum menerima laporan tersebut.

Sebelumnya, laman berita Saudi, saudigazette.com.sa, melaporkan bahwa Kementerian Haji Saudi mengingatkan agar perusahaan pelayanan ibadah haji tidak menyalurkan siapa pun untuk melakukan ibadah haji tanpa izin. Semua perusahaan wajib mematuhi peraturan dalam penyaluran jamaah haji.

Meski jamaah tersebut memiliki rekomendasi surat dari pejabat senior atau anggota kelompok tertentu untuk menjalankan ibadah haji, kementerian tetap melarang mereka memasuki Makkah. Bagi yang melakukan haji dengan cara tersebut, maka akan ditangani oleh pihak kepolisian.

Redaktur: Chairul Akhmad
Reporter: A Syalaby Ichsan