Jamaah Haji Non Kuota, Terlantar

Mekkah(MCH)–Pemerintah Arab saudi tahun ini memberikan kuota kepada pemerintah Indonesia sebanyak 210.000 orang termasuk kuota jamaah haji khusus, jumlah tersebut termasuk yang paling besar jika dibandingkan negara-negara lain untuk seluruh dunia, alasan tersebut diberikan karena mayoritas penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam.

Kebijakan tersebut sudah berjalan dari tahun ke tahun dan tidak ada penambahan kuota yang cukup signifikan meskipun hal tersebut sangat dibutuhkan. Dampak dari keputusan ini jamaah haji Indonesia yang termasuk daftar tunggu ( waiting list ) pada tahun 2009 kuranglebih berjumlah 6.21875 sesuai dengan data terkini dari siskohat. Mereka secara berurutan akan diberangkatkan apabila sudah masuk jatah kuota propinsi dan pada tanggal pelunasan segera melunasi. Prosedur pendaftaran dan pelunasan sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa yang berbasis pada keadilan atau proporsional dan tidak saling merugikan di antar a satu sama lain di masing-masing propinsi yang berada di seluruh Indonesia.

Banyak Keleleran

Kurang lebih 1000 orang jamaah haji yang takbertuan (tidak ada yang mengurus), sebagian berkeleran di Makkah, Jedah, Madinah, mereka tidak punya identitas yang tertulis Baik berupa gelang husus yang lazimnya dipakai setiap jamaah haji atau kartu lainnya.

Mereka terdampar, dicampakkan ditengah jalan kemudian diselamatkan oleh polisi Arab Saudi dan selanjutnya dibawa ke kantor DAKER ( daerah kerja ) Makkah dilindungi, dilayani segala urusannya sampai kepulangannya ke tanah air setelah melaksanakan ibadah haji, suatu hal yang memprihatinkan adalah ditemukannya empat orang yang meninggal tanpa punya identitas yang jelas, sebagai solusinya diumumkan ditempel dipapan dengan tulisan “Keluarga siapa ini? Bagi yang merasa punya keluarga tersebut harap berhubungan nomor HP.” Begitulah nasib jamaah haji yang tak bertuan alias kena tipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, tidak berprasaan terhadap bangsanya sendiri demi memperoleh keuntungan. Praktek mengail rezqi dengan dalih menolong orang yang ingin pergi haji melalui jalan pintas, tanpa prosedur yang resmi dari Departemen Agama mereka berpendapat bahwa jalan yang ditempuh itu sah-sah saja alias halal (diperbolehkan oleh Agama).

Tanggungjawab Siapa?

Jamaah haji yang terlantar tanpa identitas sebenarnya yang bertanggungjawab adalah yang memberangkatkan, siapapun oknumnya namun ketika oknum itu melempar tanggungjawab, tidak mengurusi jamaahnya, dimana harus ditempatkan layak atau tidak perumahannya, dan bagaimana cara ibadahnya. Maka panitia penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi atas nama pemerintah Indonesia turun tangan untuk melindungi, melayani dan menyelesaikan jalan keluar sesuai dengan permasalahannya. Hal ini dilakukan sema-mata hanya bersifat menolong, melindungi dan menyelamatkan kepada bangsanya sendiri itulah sebuah resiko pekerjaan karena image masyarakt selama ini yang bertanggung jawab dalam masalah haji adalah departemen agama.

Oknum Pelaku?

Sejauh pemantauan penulis dan dari keterangan yang disampaikan oleh jamaah yang kebetulan mengalami perlakuan terserbut, diperoleh penjelasan bahwa mereka adalah orang yang sudah berpengalaman berhaji, mempunyai pengaruh di masyarakat, pengalaman mengurus paspor visa Haji dan Umrah, dan biasa mengurus tiket penerbangan, berpengalaman juga penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Oknum tersebut berorientasi Profit Oriented (keuntungan semata). Bertopeng pahlawan perhajian berkehendak ingin menolong orang yang ingin ibadah haji dengan kuota cepat, murah dan lancar segala urusan, tidak seperti perhajian yang diatur pemerintah, terlalu birokratis, mengantri kuota, kadanag tak menentu dan seterusnya itulah persepsi kebanyakan masyarakat yang kurang sabar dengan mengantri kuota.

Solusinya

Berdasarkan pengalaman penulis selama bekerja sebagai pelayan Masyarakat yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, solusi yang perlu dilakukan oleh Departemen Agama diantaranya adalah:

1.Pemerintah harus melakukan tindakan prefentif terhadap para oknum yang sengaja memberangkatkan jamaah haji di luar visa Departemen Agama dengan mengadakan seminar atau worksshop yang dihadiri oleh instansi yang terkait seperti kedutaan Arab Saudi, Imigrasi, deplu, ampuri, kbih, praktisi haji, lsm, media center, dan masyarakat yang peduli tentang penyelenggaraan ibadah haji.

2.Hasil seminar tersebut sebagai pedoman yang harus di sepakati bersama diantara Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia serta Instansi yang terkait untuk penyelenggaraan Haji.

3.Pemerintah harus bisa mendata secara valid paspor diluar visa departemen agama kemudian dilaporkan secara resmi kepada kedutaan arab saudi bahwa jamaah tersebut tidak terdata dalam sikohat ( tidak masuk kuota depag tahun 2009 ).

4.Jika pemerintah tidak secepatnya mengadakan perbaikan dan langkah antisipasi maka tidak menutup kemungkinan untuk tahun depan jamaah haji diluar visa departemen agama semakin banyak ( menjamur )

Demikian semoga tulisan ini akan bermanfaat dan menjadi masukan sekaligus informasi bagi masyarakt yang merasa tertipu dan pengguna jasa. mch/yto