Ketua DPR: Penyelenggara Haji Tidak Amanah

4 November 2012 | Kategori: Berita

JAKARTA — Ketua DPR, Marzuki Alie, mengatakan pemerintah harus benar-benar melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelayanan jamaah haji yang saat ini sesuai UU Haji. Salah satu pasalnya mengatur kewajiban penyelenggaraan haji yang masih berada di Kemenag.

Terus berulangnya kesalahan-kesalahan dan masih banyaknya keluhan dari jamaah haji setiap tahun penyelenggaraan haji, menurutnya, sebagai pertanda tidak amanahnya penyelenggara haji terhadap para jamaah haji Indonesia. Hal itu, ditegaskannya, tidak bisa lagi ditoleransi.

“Setiap tahun penyelenggaraan haji, keluhan jamaah dan masalah yang timbul masih itu-itu saja. Ini masalah serius yang sampai sekarang belum bisa ditangani. Ini tidak bisa dibiarkan lagi,” ujar Marzuki ketika dihubungi, Ahad (4/11).

Menurut Marzuki, membiarkan para jamaah haji tidak mendapatkan hak-haknya adalah dosa besar penyelenggara haji. ”Bayangkan saja, tidak sedikit dari mereka yang menabung seumur hidupnya untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima itu. Tapi begitu sampai di sana, hak-hak mereka tidak bisa kita berikan. Ini dosa besar,” tambahnya.

Dia mengaku sudah mendapatkan laporan lisan dan membaca di media massa mengenai kondisi jemaah haji Indonesia di tahun 2012 ini. Laporan tahun ini, menurut Marzuki, seperti biasa tidak berbeda dengan laporan-laporan pada tahun-tahun sebelumnya.

Penambahan anggaran dan juga kenaikan BPIH menurutnya sama sekal tidak berdampak signifikan pada perubahan pelayanan jemaah haji. Marzuki mengakui bahwa bukan hanya kemenag yang tidak memberikan layanan baik, tapi juga pemerintahan Arab Saudi yang terkesan tidak bisa menghargai jamaah haji Indonesia dan pemerintah Indonesia.

Salah satu contohnya, kata dia, dengan tidak memberikan lokasi-lokasi yang baik maupun sarana dan prasarana yang mencukupi untuk jamaah haji Indonesia. Namun menurutnya, Indonesia belum bisa menuntut apapun terhadap pemerintah Arab Saudi, jika pelaksana haji di Indonesia tidak juga berbenah diri.

“Saya mengerti masalah, banyak kontrak yang sudah disepakati tidak dijalankan oleh pihak di Arab Saudi dan saya juga melihat bahwa negara lain seperti Malaysia, Turki dan lainnya bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik dari kita. Ini harus dicari tahu kenapa begitu dan harus dibenahi, ada apa dengan hal ini. Karena bisa saja tidak dihormatinya justru disebabkan oleh diri kita sendiri,” jelasnya.

taufik rachman/antara