Sementara itu, vaksin meningitis Glaxo Smith Kline (GSK) yang telah didistribusikan ke sebagian daerah di Indonesia penggunaannya akan dihentikan dan diganti dengan vaksin yang dinyatakan halal. Dari dua vaksin meningitis yang dinyatakan halal oleh MUI yakni Novartis Vaccine and Diagnotis S.r.l Italia dan Zheiyiang Tianjuan China, baru Novartis yang mendapatkan nomor registrasi Badan POM sehingga vaksin tersebut yang akan dipakai.

Biaya pengadaan vaksin halal tersebut diperkirakan akan menelan anggaran hingga Rp 60 miliar diluar anggaran pengadaan vaksin GSK yang sebelumnya menelan biaya Rp 20 miliar. Namun Menkes menyebut Pemerintah tidak diminta untuk membayar kompensasi terhadap pihak GSK karena tidak ada pembatalan pembelian. “Mungkin akan kita sumbangkan ke negara yang membutuhkan atau mungkin juga ditukar dengan produk lainnya,” ujar Menkes.

Sebelumnya, Menkes juga mengatakan, penyuntikan vaksin meningitis kepada calon jamaah haji akan dilakukan seusai bulan puasa atau pertengahan September 2010. Penyuntikan vaksin meningitis itu molor dari rencana sebelumnya yakni awal bulan Agustus.

Molornya jadwal vaksinasi itu karena fatwa halal terhadap vaksin meningitis oleh MUI juga mengalami keterlambatan dari jadwal awalnya. Pemerintah Arab Saudi mewajibkan vaksin meningitis untuk diberikan kepada calon jemaah haji sebagai pencegahan terhadap penyakit meningitis (radang selaput otak) yang berbahaya agar tidak tertular oleh jamaah dari negara lain.
Ant, Krisman Purwoko /S.Riyanto

””Kemarin (28/7) sudah keluar registrasinya,”” kata Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih, kepada wartawan di Gedung YTKI, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (29/7).

Menkes saat ini sudah memproses pengadaan vaksin tersebut. Dalam pengadaan vaksin meningitis tersebut, dia mengalokasikan dana baru. Dana awal sebesar Rp 20 miliar telah digunakan untuk membeli vaksin meningitis produksi GlaxoSmithKline (GSK) asal Belgia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkirakan dana pengadaan vaksin meningitis baru mencapai Rp 60 miliar.

Dalam pengadaan vaksin meningitis tahun ini, pemerintah tidak perlu membayar kompensasi kepada pihak GSK. ””Kita pakai semua, tidak ada pembatalan (pembelian),”” ungkapnya.

Vaksin meningitis dari GSK, lanjutnya, akan tetap digunakan oleh pemerintah. ””Mungkin akan kita sumbangkan ke negara yang membutuhkan atau mungkin juga ditukar dengan produk lainnya,”” jelasnya. C13, Budi Raharjo /S.Riyanto

Padahal prosedur pemerintah Arab Saudi tidak mengizinkan keluarga ziarah. “Saya tidak sempat mendampingi saat pemakaman. Saya ingin sekali ziarah ke makamnya,” kata si ibu sambil menangis.

Demikian antara lain simulasi penyelenggaraan haji yang digelar Kementerian Agama. Simulasi yang diikuti 836 petugas panitia penyelenggaraan ibadah haji (PPIH) 2010 itu digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (28/7/2010).

Simulasi atau gladi operasional diupayakan semirip mungkin dengan penyelenggaraan ibadah haji. Tempat-tempat terkait pelaksanaan ibadah haji dari Bandara Jeddah, Makkah, Arafah, Mina, dan Madinah pun diset sedemikian rupa.

Dalam simulasi yang dimulai pukul 07.00 WIB itu, petugas haji dilatih untuk menangani kasus-kasus yang muncul selama penyelenggaraan ibadah haji. Setidaknya ada 141 kasus penyelenggaraan haji yang sering muncul.

Kasus-kasus tersebut antara lain masalah pembagian katering yang tidak mencukupi, diare massal, jamaah sakit ataupun meninggal, tas hilang dan paspor hilang.

Dalam simulasi itu, semua petugas mendapatkan perannya masing-masing mulai menjadi jamaah, petugas kloter, petugas sektor, tenaga medis dan juga petugas daerah kerja.

Simulasi hingga pukul 14.00 WIB masih berlangsung. Dijadwalkan simulasi selesai pukul 16.00 WIB.

Calon jamaah haji akan meninggalkan tanah air pada awal Oktober 2010 mendatang. Sementara petugas haji mendapatkan pelatihan dan pembekalan di Asrama Haji Pondok Gede sejak tanggal 21-30 Juli 2010. Dengan pelatihan termasuk simulasi, diharapkan penyelenggaraan haji 2010 bisa sukses. MCH/Riyanto

””Iya sudah, tanggal 26 Senin,”” kata dia ketika ditanya penandatanganan Perpres BPIH oleh Presiden di Jakarta, Rabu (28/7).

Dengan ditandatanganinya Perpres itu, maka besaran BPIH sudah memiliki dasar hukum yang sah. BPIH 2010 sebesar 3.342 dolar AS minus Rp 100 ribu, sedangkan tahun sebelumnya 3.400-an dolar AS plus Rp 100 ribu.

Ketika ditanya kapan batas pelunasan BPIH oleh calon jamaah haji, Dipo mengaku tidak mengetahui secara perinci. ””Kalau itu lebih baik ditanyakan kepada Menteri Agama (Suryadharma Ali),”” kilahnya. Pekan lalu, Surya sudah bertemu Presiden untuk melaporkan kesepakatan dengan DPR mengenai besaran BPIH untuk dibuatkan Perpres. M Ikhsan Shiddieqy, Budi Raharjo /S.Riyanto

Penyuntikan vaksin meningitis sebelumnya direncanakan pada awal bulan Agustus 2010. Molornya jadwal vaksinasi itu disebabkan karena Kementerian Kesehatan harus mengganti vaksin yang digunakan yakni vaksin GlaxoSmithKline (GSK) dari Belgia yang dinyatakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan vaksin yang dinyatakan halal yakni Novartis dari Italia dan Tianjuan dari China.

Sementara pengadaan vaksin yang baru disebut Menkes akan dimulai segera. “Dalam minggu ini harus mulai pengadaannya,” kata Menkes.

Mengenai kompensasi ke GSK, Menkes mengatakan, Indonesia tidak akan membayar sanksi apapun karena telah dilakukan kesepakatan. “Kompensasi ke GSK tidak ada, karena nanti barangnya akan diberikan ke negara yang membutuhkan yang mau. Atau ditukar dengan produk lain. Tapi yang penting negara tidak dirugikan,” ujar Menkes.

Vaksin meningitis wajib diberikan kepada calon jemaah haji sebagai pencegahan terhadap penyakit meningitis (radang selaput otak) yang berbahaya. Beberapa waktu lalu, MUI telah memutuskan bahwa vaksin meningitis yang digunakan jemaah haji yang selama ini haram.

Sekretaris MUI Icwan Sam mengatakan, produk vaksin meningitis yang dinyatakan halal dan telah melalui penelitian yang baik adalah produksi Novartis dari Italia dan Tianjuan dari China.

MUI menilai, kedua produk itu tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi dan telah melalui proses pencucian dari najis secara benar.

Penggunaan vaksin meningitis diwajibkan pemerintah Arab Saudi untuk melindungi jamaah haji. Sebelumnya MUI menduga pemerintah Arab Saudi tidak mengetahui produksi vaksin meningitis bersinggungan dengan enzim babi. Antara/Slamet Riyanto

Dipo Alam berada di Mataram untuk mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri deklarasi program Indonesia Bebas Pemadaman Listrik Bergilir. DPR dan Pemerintah telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji 2010 rata-rata sebesar 3.342 dolar Amerika Serikat atau turun sebesar 80 dolar AS dan Rp100.000 dibanding tahun sebelumnya.

Kesepakatan tersebut tercapai setelah Menteri Agama Suryadharma Ali mempresentasikan uraian komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) beserta pertimbangannya pada rapat kerja degan Komisi VIII DPR di Gedung DPR.

Suryadharma Ali menjelaskan, Kementerian Agama menyepakati BPIH 2010 turun sebesar 80 dolar Amerika Serikat (AS) menjadi rata-rata sebesar 3.342 dolar AS dibandingkan dengan BPIH pada 2009 sebesar 3.522 dolar AS dan Rp100.000. “Meskipun BPIH secara keseluruhan turun , kualitas pelayanan terhadap jemaah haji justru meningkat,” kata Suryadharma.

Ia menjelaskan, pada penyelenggaraan haji tahun 2009 hanya sekitar 27 persen jemaah haji yang menempati pemondokan di ring I yakni berjarak terjauh tiga kilometer dari Masjidil Haram.
Namun pada penyelenggaraan haji tahun 2010, jemaah hai yang menempati pemondokan di ring I sudah meningkat menjadi sekitar 63 persen.

Bahkan pada penyelenggaraan haji tahun 2010, katanya, pemerintah merencanakan agar seluruh jemaah haji Indonesia, yakni sekitar 211.000 orang, menempati pemondokan di ring I.

Dari nilai total BPIH yang disepakati, katanya, pemerintah menyetujui biaya pemondokan sebesar 2.850 Riyal, meskipun biaya pemondokan sebenarnya sebesar 3.000 Riyal. “Kekurangan biaya pemondokan tersebut disubsidi dari dana optimalisasi haji, yakni bunga dari setoran awal jemaah haji,” katanya.

Menurut Suryadharma, nilai BPIH yang disepakati antara pemerintah dan DPR merupakan hasil terbaik setelah kedua belah pihak melakukan pembahasan selama sekitar dua bulan. Antara/S.Riyanto

Indrawati Taurus mengatakan GSK sangat menghormati keputusan Majelis Ulama Indinesia tentang tidak boleh digunakannya vaksin meningtis buatan GSK, walaupun menyayangkan putusan MUI itu. ” GlaxoSmithKline Indonesia sangat menyayangkan keputusan Majelis Ulama Indonesia atas vaksin meningtis GSK. Akan tetapi, GSK sebagai pelaku usaha yang baik menghormati keputusan MUI sebagai lembaga yang berwenang dalam penentuan halal atau haramnya sebuah produk di Indonesia,” kata Indrawati Taurus.

Kemudian, dia berkata” Berkenaan dengan program vaksinasi calon jemah haji yang semula direncanakan mengunakan vaksin meningtis GSK , kami optimis dapat mencapai penyelesaian terbaik”.

Sementara itu, Direktur GSK yang bertanggung jawab di bidang hukum atau Regulatory Affairs Ellen Wijaya Apoteker menegaskan bahwa vaksin meningtis buatan GSK sudah tidak menggunakan lagi enzim-enzim babi. “Vaksin meningtis produk GSK yang baru menggunakan media yang sudah tidak bersinggungan dengan enzim babi . Hal ini sangat berbeda dengan tahap awal pengembangan bibit vaksin meningtis pada periode 1970-1990 dimana terdapat persinggungan tidak langsung dengan enzim babi,” kata Ellen Wijaya.

Ia menegaskan keseluruhan informasi ilmiah ini telah disampaikan secara rinci dan transparan kepada semua pihak seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan(BPOM) serta Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika MUI.

Karena itu, vaksin meningtis GSK yang baru ini telah digunakan atau dimanfaatkan di 85 negara termasuk 15 negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Arab Saudi, Malaysia, Mesir, Irak, Irak, Kuwait, Oman, Pakistan, Turki, Suriah serta Yaman.

Penggunaan vaksin meningtis GSK ini di 85 negara tersebut sudah mendapatkan izin edar dari badan pengawas obat serta minuman di negara-negara tersebut. Antara/S.Riyanto

Suwaija Binti Sa”Ban (45), salah satu calon haji ketika ditemui di Kantor Imigrasi Jambi saat mengurus paspor, Selasa mengatakan, dirinya menyambut baik dengan penurunan BPIH tersebut, karena dengan penurunan itu dapat dialihkan untuk keperluan lainnya.  “Saya menyambut baik penurunan BPIH tersebut, karena dengan jumlah sekitar Rp700 Ribu itu, dapat digunakan untuk keperluan lain, minimal untuk membeli oleh-oleh,” kata Suwaija.

Hal senada juga diutarakan calon haji lainnya Lahmiur Binti Muhammad (52) yang mengatakan, penurunan BPIH itu cukup meringankan calon haji, terutama dari pedesaan. Ia menyebutkan, uang senilai Rp700 ribu itu cukup besar dan dapat digunakan untuk keperluan lainnya seperti untuk acara syukuran dan lainnya. “Kita berharap penurunan BPIH tidak diiringi dengan penurunan layanan penyelenggara, sebaliknya terjadi peningkatan layanan mulai dari pra keberangkatan hingga kepulangan.

Dalam keterangan terpisah Kabid Haji Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jambi Fauriah mengatakan, pihaknya sudah mengetahui dan mendapatkan laporan penurunan BPIH yang berbeda untuk masing-masing embarkasi.

Di Indonesia ada 11 embarkasi, masing-masing dengan BPIH berbeda meliputi, embarkasi Aceh sebesar 3.147 dolar AS, Medan (3.237 dolar AS), Batam (3.325 dolar AS), Padang (3.233 dolar AS), Palembang (3.280 dolar AS), Jakarta (3.364 dolar AS), Solo (3.327 dolar AS), Surabaya (3.432 dolar AS), Banjarmasin (3.440 dolar AS), Balikpapan (3.474 dolar AS), dan embarkasi Makassar 3.505 dolar AS.

Calon haji Jambi yang setiap tahunnya mendapat kuota sebanyak 2.616 orang itu akan diberangkatkan lewat dua embarkasi, yakni Batam untuk wilayah timur dan Padang untuk wilayah barat.

Wilayah timur meliputi Kota Jambi, Kabupaten Muarojambi, Batanghari, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur diberangkatkan lewat embarkasi Batam. “Selanjutnya wilayah barat meliputi Kabupaten Tebo, Bungo, Sarolangun, Merangin dan Kabupaten Kerinci diberangkatkan lewat embarkasi Padang,” kata fauriah. Antara/Slamet Riyanto

Calon jamaah haji siap menaiki pesawat (Republika)

JAKARTA–Penyedia jasa penginapan terbesar di Arab Saudi, yakni Dar Al Eiman menawarkan fasilitas penginapan bintang lima untuk melayani jemaah haji Indonesia. “Indonesia sebagai negara muslim terbesar merupakan pasar yang potensial bagi kami,” kata Manager Royal Hotel Dar Al Eiman, Thaha El Sayed kepada wartawan dalam keterangan pers mengenai perkenalan hotel terbarunya di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa pihaknya kini menyediakan jasa penginapan untuk jamaah haji dengan fasilitas hotel bintang lima yang memberikan jaminan kenyamanan bagi jemaah haji. “Dengan fasilitas yang kami tawar ini diharapkan jemaah haji akan lebih nyaman menunaikan ibadah,” ujarnya.

Dengan posisi penginapan yang berada di lingkungan Masjidil Haram dengan 810 kamar yang mewah, Thaha targetkan akan bisa meraih sekitar 30 persen jemaan haji Indonesia yang masih merupakan pasar terbesar untuk haji. “Kami siap untuk melayani jamaah haji Indonesia yang merupakan pasar terbesar di Asia,” katanya.

Di kesemoatan ini, pihak Dar El Eiman juga bekerjasama dengan beberapa perusahaan penyedia jasa perjalanan haji dan umrah di Tanah Air. Direktur Utama Khalifah Cahaya Utama Travel, Dian Triwati Ande mengaku bangga bisa bekerjasama dengan Dar El Eiman yang merupakan penyedia jasa penginapan yang cukup terpandang di Saudi Arabia.

Dikatakannya bahwa selama ini jemaah Indonesia sangat kesulitan untuk mendapatkan penginapan yang dekat dengan Masjidil Haram. “Dengan hotel baru ini selain fasilitasnya yang sangat mewah juga sangat memudahkan jemaah untuk beribadah,” katanya.

Menurut dia, keberadaan hotel ini akan menjadi pilihan yang terbaik bagi jamaah haji Indonesia.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Razjek Tour, Henny yang juga menyambut baik atas keberadaan hotel terbaru ini. “Dengan kamar yang nyaman dan fasilitas yang memadai serta makanan yang disesuaikan dengan rasa Indonesia akan menjadi pilihan yang tepat bagi jamaah Indonesia,” katanya.

DPR dan pemerintah pada Rabu (21/7) menyepakati BPIH untuk tahun 2010 sebesar 3.342 dolar AS. BPIH ini mengalami penurunan sekitar 80 dolar AS dari tahun 2009 sebesar 3.422 dolar AS. Komisi VIII selanjutnya akan membahas lebih rinci mengenai komponen “indirect cost” atau biaya tidak langsung BPIH.

Komponen yang dialihkan ke “indirect cost” senilai Rp1,051 triliun, di antaranya, sewa konsumsi dan hotel transit di Jeddah, biaya selisih distribusi pemondokan di Mekkah, konsumsi masa kedatangan dan kepulangan serta selama di Arab Saudi, termasuk biaya pelayanan bongkar muat barang dan safe guarding.

Besarnya BPIH 2010 di beberapa embarkasi ada perbedaan, misalnya, Aceh sebesar 3.147 dolar AS, Medan 3.237 dolar AS, Batam 3.325 dolar AS, Padang 3.233 dolar AS, Palembang 3.280 dolar AS, Jakarta 3.364 dolar AS dan Solo 3.327 dolar AS, Surabaya 3.432 dolar AS, Banjarmasin 3.440 dolar AS, Balikpapan 3.474 dolar AS dan Makassar 3.505 dolar AS.

Dari BPIH yang ditetapkan, komponen biaya penerbangan rata-rata sebesar 1.720 dolar AS, biaya pelayanan umum untuk Kerajaan Arab Saudi sebesar 277 dolar AS, biaya pemondokan di Makkah 2.850 riyal dan pemondokan di Madinah sebesar 600 riyal. Sementara untuk living cost 405 dolar AS.

Berikut BPIH untuk 11 embarkasi:
1. Embarkasi Aceh 3.147 dolar AS
2. Embarkasi Medan 3.237 dolar AS
3. Embarkasi Batam 3.325 dolar AS
4. Embarkasi Padang 3.233 dolar AS
5. Embarkasi Palembang 3.280 dolar AS
6. Embarkasi Jakarta 3.364 dolar AS
7. Embarkasi Solo 3.327 dolar AS
8. Embarkasi Surabaya 3.432 dolar AS
9. Embarka Banjarmasin 3.440 dolar AS
10.EmbarkBalikpapan 3.474 dolar AS
11.Embarkasi Makassar 3.505 dolar AS

Antara/Riyanto

Berita itu fitnah, karena Kementerian Agama tak pernah menggunakan dana itu, kata Suryadharma Ali usai melantik sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agama, Senin siang, menanggapi editorial Materi TV dan Media Indonesia di Jakarta, Senin.

Menag menjelaskan, dirinya merasa kecewa dengan editorial itu. Namun apakah Menag akan menyiapkan langkah hukum dengan pemberitaan tersebut, ia mengatakan sedang mempelajarinya.”Semua itu sedang dipersiapkan,” kata Suryadharma Ali.

Sebelumnya Suryadharma Ali juga menjelaskan, DAU tidak pernah digunakan untuk membiayai para ulama pergi ke tanah suci, apa lagi wartawan dan anggota DPR-RI.

Menag mengatakan, DAU sudah dibekukan sejak Mei 2005 lalu sehingga tak benar kalau DAU telah dipergunakan untuk keperluan ibadah haji. “Pemberitaan semacam itu sangat menyakitkan, karena Kementerian Agama dituduh menggunakan dana tersebut untuk aktivitas tak jelas,” uajrnya.

Tak sepeser pun DAU dipergunakan hingga saat ini,” tegas Suryadharma Ali.

Menag menjelaskan, seluruh dana optimalisasi haji untuk keperluan penyelenggaraan ibadah haji terlebih dahulu dibicarakan di Komisi VIII DPR RI. “Apa dan bagaimana peruntukannya dipaparkan di rapat kerja bersama anggota dewan. Tak ada macam-macam,” tegas Menag. MCH/Riyanto