Ibadah umrah dan  haji tidak lepas dari kepentingan ekonomi dan politik. Beberapa hal terkait dengan jumlah kuota, pelayanan haji, sampai kewajiban yang harus dipenuhi calon jamaah, termasuk vaksinasi meningitis. Sebagai tempat berkumpulnya jutaan orang, pelaksanaan ibadah umrah dan  haji dikhawatirkan memudahkan transmisi beberapa penyakit termasuk meningitis yang umumnya dibawa oleh jamaah asal epidemi meningitis di Afrika yang membentang sepanjang 600 km di Sub Sahara, meliputi Mauritania, Gambia, sampai Ethiopia.

Disinyalir setidaknya dua kali terjadi epidemi penyakit meningokok selama musim haji dan umrah terkait dengan kedatangan jamaah haji, baik pada saat pelaksanaan ibadah haji maupun kepulangannya ke beberapa negara asal. Selama ini, usaha mengatasi dan mencegah epidemi adalah dengan pemberian vaksin. Walaupun sampai saat ini belum terbukti vaksin berhasil mengatasi epidemi meningitis di Afrika.

Penyakit meningokok di Arab Saudi lebih banyak publikasinya, termasuk oleh WHO setelah pada 1987 terjadi epidemi meningokok grup A yang dianggap terkait ibadah haji. Pemerintah Saudi Arabia akhirnya mewajibkan seluruh calon jamaah haji dan umrah untuk mendapatkan vaksin meningokok A dan C (vaksin bivalent A/C).

Pada tahun tersebut epidemi meningokok di daerah sabuk meningitis adalah meningokok grup A dengan usaha mengatasinya lewat pemberian vaksin meningokok rutin dan massal. Dalam waktu hampir 13 tahun, yaitu 2000 sampai 2002 terjadi lagi epidemi meningokok selama masa ibadah haji yang ternyata lebih didominasi oleh meningokok grup W. Pada 2000 di Saudi, dari 253 kasus yang diidentifikasi 161 (64 persen) dapat diidentifikasi serogrupnya, untuk serogrup W-135 sebanyak 93 kasus (37 persen), A 60 kasus (24 persen), dan pada tahun itu adalah outbreak W-135 yang terbesar.

Dalam waktu yang besamaan secara global terjadi juga peningkatan kejadian penyakit meningokok grup W. Kasus tersebut berasal dari jamaah yang baru pulang haji dan menularkan kepada orang sekelilingnya, bahkan di Burkina Faso 2002 terjadi epidemi W-135 pertama kali di Afrika Barat dengan kematian sekitar 1.060 orang dari 8.850 kasus.

Setelah kejadian tersebut, maka sejak tahun 2002 dinas kesehatan kerajaan Saudi Arabia mewajibkan para jamaah haji dan umrah untuk mendapatkan vaksinasi tetravalent polisakarida ACYW135 yang diberikan juga kepada semua anak sekolah di sana. Ternyata setelah tahun 2002, epidemi mayor W-135 tidak terjadi lagi, berbeda dengan meningokok grup A yang sangat sering muncul sebagai penyebab epidemi mayor terutama di daerah Afrika.

Terkait dengan kewajiban pemberian vaksin bagi calon jamaah haji  timbul pertanyaan, mengapa ada keyakinan munculnya galur W-135 kelak bisa mempunyai sifat seperti grup A, baik sebagai penyebab karier (seseorang sebagai pembawa kuman, tetapi tidak sakit) maupun epidemi penyakit sehingga pemberian vaksin ACYW135 massal tanpa penelitian memadai dan tanpa evaluasi tetap dilakukan sampai sekarang. Konsekuensinya, diperlukan penjelasan ilmiah mengapa galur W-135 ini bisa muncul menjadi epidemi, berubah dari sifatnya semula. Diperlukan pula data dan fakta masuk akal yang telah dilakukan WHO dan CDC sebagai respons cepat dalam memprediksi epidemi terkait program wajibnya vaksinasi W-135.

Wabah di Arab Saudi sebaiknya ada kejelasan kondisi karier dan kemungkinan kuman yang sudah dibawa. Hal ini karena melihat dinamika penyakit dan fakta penyebaran luas yang justru terjadi pada daerah asal jamaah tertentu seperti Burkina Faso. Sedangkan Afrika sebagai daerah epidemi meningitis harus dilihat usaha preventif  lain di luar vaksinasi serta kelayakan dan keamanan pelaksanaan program vaksinasinya. Setidaknya, pertanyaan di atas bisa menggambarkan masih ada ketidakadilan dan ketidakjelasan dasar ilmiah program wajib vaksinasi meningitis bagi calon jamaah haji dan umrah.

Sebenarnya, epidemi meningokok W-135 tidak pernah diduga seperti tahun 2000 karena selama ini lebih pada orang yang menderita gangguan komplemen. Perubahan sifat ini menunjukkan kemungkinan munculnya galur-galur baru penyebab epidemi. Kasus emergensi W-135 penyebab outbreak disebabkan penyebaran W-135 ET-37(ST-11) strain yang berhubungan dekat dengan ET-37(ST-11) serogrup C yang merupakan penyebab invasif pada dewasa .

Vaksin jamaah
Pemberian vaksinasi meningitis ditujukan untuk menghentikan penyebaran penyakit meningokok. Uji coba pertama kali vaksin dilakukan di Sudan tahun 1915, kemudian dikembangkan untuk mengekstraksi dan memurnikan polisakarida A dan C. Pada 1969, penelitian menunjukkan immunogenisiti polisakarida ini sehingga dilakukan uji coba vaksin ini di Mesir tahun 1972.

Umur vaksin meningitis sudah lebih dari 40 tahun, tapi belum bisa menjamin dunia bebas dari meningits meningokok, bahkan untuk memprediksi serogrup penyebab epidemi pun sulit. Perkembangan vaksin meningokok agak lambat karena faktor biologis yang dimiliki kuman. Bakteri N Meningitidis dapat secara alami bertukar gen, mampu menerima DNA, melakukan encoding dari antigen utama (switch) seperti yang disinyalir terjadi pada grup W-135 sehingga bisa lolos dari proteksi imunitas alami dan vaksin.

Keadaan ini membingungkan usaha membuat vaksin secara komprehensif. Sehingga, tidaklah berlebihan jika ada kekhawatiran bahwa usaha pemberian vaksin ini (apa pun) secara terus-menerus dapat memengaruhi kerentanan tubuh terhadap infeksi. Bahkan, mengubah patogenitas kuman dengan cara yang lain. Beberapa kuman komensal lain seperti N Lactamica justru bisa memproteksi patogenitas N Meningitidis. Prevalensi kolonisasi dipengaruhi banyak hal, termasuk vaksin dan kemoprofilaksis sehingga dinamika penyakit sangat dinamis dan kompleks.

Pola karier meningokok pada daerah Sub Sahara belum jelas meskipun banyak penelitian dilakukan sebelum pemberian vaksin konjugat. Dalam waktu yang lama, penelitian menunjukkan bahwa vaksin grup A tidak secara substansial memengaruhi karier serogrup A satu tahun setelah vaksinasi. Maka, yang terjadi adalah karier akan tetap karier. Bagaimanakah halnya dengan vaksin baru W-135?

Jika epidemi disebabkan perluasan endemi karier, maka dapat dipastikan vaksinasi belum bisa menekan epidemi meningokok dan juga tidak memberikan imunitas kelompok seperti tujuan vaksin. Hal ini diperburuk jika tidak dilakukan pelaporan variabel serogrup, tipe sekuensingnya dan kolonisasi terkait epidemi  karena respons vaksin dan pemilihan vaksin tergantung kecepatan dan reliabilitas deteksi epidemi.

Yang sering diabaikan adalah polimorfisme genetik yang memengaruhi kerentanan tubuh terhadap setiap infeksi, termasuk kerentanan terhadap efek samping vaksin. Aspek negatifnya, beberapa makalah ilmiah menuliskan proses inflamasi vaksin bisa sampai ke otak, terutama pada orang tua sehingga menimbulkan gangguan di saraf dan otak. Beberapa kasus pernah terjadi di Indonesia.

Untuk hal yang penting pun sampai sejauh ini belum jelas. Angka kepastian penderita meningokok di Indonesia belum jelas mana orang yang rentan, karier, atau imun. Bisa saja memang orang itu tak butuh vaksin. Bukan vaksin yang melindungi dari kondisi karier atau penyakit. Kewajiban vaksinasi jamaah khususnya Indonesia perlu kajian ulang secara ilmiah. Sebagai Muslim, kita wajib mempunyai ilmu sebelum beramal.

Dari sisi politik, setiap negara Muslim harus saling bantu menyelamatkan umat dari kemungkinan pasar kapitalis. Bahkan, untuk sekadar mengingatkan Pemerintah Arab, bukankah lebih baik membawa gelas sendiri untuk minum air zam zam?

Untuk mencegah infeksi saluran napas, air zam zam pun dapat digunakan untuk membersihkan hidung terkait penelitian Dr Masaru Emoto tentang beberapa keajaiban air zam zam termasuk manfaat antikuman karena kandungan fluor dan mineral lainnya. Bagi Muslim harus pula dipastikan halal haramnya.

Sungguh memprihatinkan saat menyaksikan banyaknya jamaah calon haji yang gagal berangkat ke Tanah Suci. Tahun 2011  sekitar 1000 orang tidak bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, karena ‘terbuai’ de ngan janji manis berbagai pihak. Ada yang dijanjikan bisa berangkat karena mendapat tambahan kuota. Ada pula yang dijanjikan dapat segera berangkat asal menyetorkan uang sekian juta kepada oknum biro perjalanan atau yayasan tertentu. Ada pula yang dijanjikan dengan paket murah.

Kasus ini bukan kali pertama terdengar. Sejak beberapa tahun silam, kasus serupa sudah sering terjadi. Bahkan tahun 2010 sedikitnya 300 jamaah telantar di Kuala Lumpur. Mereka gagal karena tidak mendapatkan visa.

Dari sekian banyak itu, ada pula jamaah calon haji yang memaksakan diri berangkat melalui biro perjalanan haji atau yayasan de ngan membayar sejumlah dana yang cukup besar. Namun, ujung-ujungnya ketika sudah berangkat dan tiba di Tanah Suci, mereka tidak mendapatkan fasilitas sesuai yang dijanjikan. Alih-alih mendapatkan hotel berbintang dengan segala fasilitas kemewahannya, mereka justru menjadi gelandangan di Tanah Suci. Travel yang memberangkatkan mereka justru tidak memiliki izin operasional menyelenggarakan haji. Mereka hanya memiliki izin umrah.

Apa bedanya? Travel yang mendapatkan izin operasional haji, sudah pasti mendapat kan izin umrah. Sebaliknya, travel yang mendapatkan izin umrah, belum tentu mendapatkan izin menyelenggarakan ha ji. Dari sekitar 500 travel yang ter daftar di Kementerian Agama, hanya sekitar 300 travel yang mendapat kan izin haji. Sisanya, hanya dapat izin umrah. Sudah tentu, travel yang hanya mendapatkan izin umrah ini tidak bisa memberang kat kan calon haji.

Namun faktanya, masih banyak travel yang hanya mendapatkan izin umrah, tapi tetap memberangkatkan calon jamaah haji. Kok bisa? Caranya dengan bergabung atau konsorsium dengan travel yang memiliki izin haji. Mi salnya, travel A memiliki izin haji dan travel B hanya mendapatkan izin umrah. Kedua travel ini bekerja sama. Travel B diminta mencari calon jamaah haji. Jika dapat satu jamaah, travel B akan diberi fee (upah) minimal 100 dolar AS atau sekitar Rp 1 juta per orang. Ja di, tanpa harus susah mengurusi ca lon jamaah haji di Tanah Suci, tra vel B tetap dapat duit dari travel A dari calon jamaah haji. Mudah kan? Itulah yang banyak terjadi.

Yayasan juga demikian, sama seperti travel B. Jika ada calon jamaah haji yang ingin berangkat dengan haji khusus (sebutan untuk ONH Plus), mereka bisa mendaftarkannya ke travel A. Jika dapat 45 jamaah, satu orang dari yayasan juga akan diber angkatkan. Itulah bonus yang di berikan oleh travel A.

Karena travel A sudah mendapatkan calon jamaah haji, mereka melakukan berbagai cara agar bisa memberangkatkan jamaah. Jika kuota sudah penuh, mereka tetap menjanjikan bisa berangkat, kendati dengan cara yang tidak lazim, membayar oknum tertentu di lembaga yang dianggap punya wewenang.

Karena itu, tak heran bila akhir nya banyak jamaah yang telantar. Ta hun 2011 ini saja, ratusan calon jamaah haji telantar di Tanah Suci. Mereka bisa berangkat karena dijanjikan ada kuota tambahan. Ada pula yang disebutkan bahwa mereka berangkat karena ada jatah nonkuota. Mereka berangkat bukan dengan visa haji, melainkan visa kerja atau wisata. Visa kerja inilah yang dipakai sebagai dalih oleh sebagian travel atau pengurus yayasan.

Karena itu, setiap calon jamaah haji, hendaknya tidak usah tergiur dengan janji gombal yang manis dari oknum yang mengatasnamakan tra vel atau yayasan tertentu untuk mem berangkatkan jamaah haji. Te li tilah travel bersangkutan. Benarkah mereka mendapatkan izin menyelenggarakan haji, atau hanya umrah. Kenalilah yayasannya, apakah mereka mendapatkan izin serupa.

Jangan tergiur dengan iming-iming akan segera berangkat. Jangan terlena dengan biro perjalanan yang bonafide, kalau pelayanan dan ma na jemennya amburadul. Jangan ter giur de ngan biaya murah, visa kerja, atau tambahan kuota, karena membuat jamaah bernasib buruk. Bukan sebutan haji yang justru didapatkan, melainkan Anda bisa saja cuma diajak jalan-jalan hingga sampai di Singapura, Malaysia, Hong Kong, atau negara lainnya. Akibatnya, Anda akan malu sendiri. Sudah menyelenggarakan walimatussafar dengan mengundang tetangga dan handai taulan, tahu-tahu Anda tidak jadi berangkat. Alasannya, visa tidak keluarlah, kuotanya habislah, tidak ada penerbanganlah, dan lainnya. Jadi, jangan terlena dengan na ma besar pembimbing haji yang ber pengalaman sekalipun. ¦

Semakin banyak jamaah haji yang setiap tahun pergi ke Tanah Suci, seharusnya situasi negara dan bangsa membaik, bukan malah merosot atau bahkan mengalami dekadensi.

“Yang membuat saya selalu risau adalah bagaimana mempertahankan kualitas haji setelah tiba di Tanah Air!” Pernyataan ini jelas bukan omongan bercanda, tapi sebuah hal serius. Apalagi, diucapkan langsung oleh Dirjen Penyeleng garaan Haji dan Umrah, Slamet Riyan to. Menurut dia, selama lebih dari 30 tahun mengurus soal haji, persoalan yang terberat dan menjadi beban baginya adalah cara meningkatkan kualitas masing masing jamaah sepulang dari Tanah Suci.
“Saya mengurusi haji sejak 1980-an. Selama itu ada satu hal yang membuat saya galau. Hal itu adalah output yang dihasilkan setelah menunaikan ibadah haji, misalnya perubahan akhlak yang bisa diteladani, tetap belum tampak,” kata Slamet dalam sebuah perbincangan di Makkah, pertengahan November, tahun silam. “Ini di mana masalahnya, apa di manasik nya atau pembinaannya. Saya memikirkan betul itu. Itulah pekerjaan rumah besar yang belum terpecahkan sampai sekarang,” ujarnya.

Meski jumlah jamaah haji Indonesia beberapa tahun belakangan sudah mencapai lebih 200 ribu orang, memang masih ada kegetiran yang terlihat. Citra positif negara Indonesia dengan penduduknya yang sebagaian besar menganut agama Islam belum tampak. Indeks persepsi korupsi tetap saja terpuruk paling rendah. Tak ada bedanya dengan negara-negara Afrika dan Asia Tengah yang kini diremuk konflik. Belum lagi aksi kekerasan terus terjadi. Kemiskinan dan jurang kaya miskin semakin lebar.
Adanya situasi ini menjadi wajar bila Slamet menilai output haji seperti haji tempo dulu masih jauh panggang dari api.

Banyaknya jamaah ternyata tidak bisa menjadi cermin membaiknya kondisi umat, bangsa, dan negara. Haji yang mengajarkan kesederhanaan dan sikap wara terhadap dunia ternyata setelah dipraktikkan para jamaah sepulang dari Tanah Suci tak ada bekas. Haji malah tak ubahnya sebagai ajang cuci dosa sesaat. Tobat yang ada hanya tobat cabai, bukan tobat yang sungguh-sungguh (taubat nasuha).

Tak hanya Slamet, jauh-jauh hari sebelumnya almarhum Kuntowijoyo sudah berulang kali menyerukan agar umat Islam perlu membangun kesalehen sosial di samping kesalahen ritual. Menurut Kuntowijoyo, soal ini perlu dikembangkan sebagai perwujudan dari pembumian nilainilai Islam. Haji dalam soal ini harus dapat dipandang sebagai ibadah yang juga punya dimensi sosial keagamaan. Dengan begitu, semakin banyak jamaah haji yang setiap tahun pergi ke Tanah Suci, seharusnya situasi negara dan bangsa terus membaik, bukan malah terus merosot atau bahkan mengalami dekadensi.

Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah yang juga Naib Amirul Haj musim haji 2011  Abdul Mu’ti, mengakui memang masih terdapat kesenjangan lebar antara sosok haji ideal dan sosok haji yang nyata dalam kehidupan masa kini. Para haji masa kini belum menampilkan sosok keteledanan sekuat dengan para haji di masa lalu. Bahkan, yang lebih banyak terlihat hanya unsur wujud luar yang pragmatis dan kadang kala hedonis. Ritual haji kadang tak ubahnya ajang hura-hura sesaat.

“Lihat saja contohnya dalam hal yang paling sederhana. Ini misalnya bentuk oleh-oleh yang dibawa para haji sepulang dari Tanah Suci. Kalau dahulu kita masih mengenal para haji pulang membawa ki tab baru, tapi sekarang mereka pulang ha nya sekadar membawa sajadah, kurma, atau tasbih. Jadi, bayangkan kualitas haji seperti apa yang terjadi pada masa kini dibandingkan dengan masa lalu,” kata Mu’ti.

Mu’ti mengatakan, lesunya situasi pemenuhan hal rohani dari para jamaah juga terlihat jelas dalam kesiapan para jamaah haji Indonesia masa kini. Dahulu mereka yang pergi haji adalah orang yang betulbetul siap dan paham akan ritual haji. Ini jauh berbeda, bahkan berbalik keadaannya dengan rata-rata yang terjadi pada sosok para calon haji masa sekarang.
“Dahulu yang akan pergi haji pasti sudah paham manasik haji, bisa baca Alquran, dan bahasa Arab fuskhah dengan baik. Dan selama di Arab Saudi mereka juga menuntut ilmu dengan para guru atau syekh yang ada di sana. Mereka juga benar-benar orang yang kaya secara material. Jadi, ketika pulang mereka akan menjadi sosok haji yang bersinar. Jumlah haji saat itu memang sedikit, tapi pengaruhnya sangat besar bagi masyarakat. Ini yang hilang sekarang,” ujar Mu’ti.

Memang harus diakui, bila ditelisik secara pribadi banyak dari para calon haji masa kini yang pemahaman keagamaannya masih periferal. Jangankan menguasai bahasa Arab, bukan rahasia lagi bila sebagian mereka belum bisa baca Alqur an. Pengetahuan manasiknya pun masih sangat dangkal sehingga menjadi hal lazim banyak di antaranya ketika menunaikan ibadah haji hanya sekadar ikut-ikutan.

Yang paling konyol lagi, masa yang cukup panjang, yakni selama sebulan di Makkah, misalnya, mereka tidak gunakan untuk mendalami ajaran Islam. Kecenderungannya jamaah hanya sekadar sibuk ‘tawaf’ di berbagai pusat perbelanjaan yang begitu banyak tersebar di pelataran Masjidil Haram. Kesibukan ini semakin bertambah meriah dengan banyaknya paket tur yang ditawarkan kepada mereka selama di Tanah Suci. Di Madinah misalnya, dapat dipastikan jamaah pasti meminta datang ke ‘Bukit Magnet’. Padahal, bukit ini adalah tempat wisata biasa dan baru muncul sebagai pusat tujuan tur haji sekitar sepuluh tahun silam.
Menyadari hal seperti itu, sungguh tepat isi pidato mantan ketua umum PB NU, KH Hasyim Muzadi, saat menyampaikan khotbah pada prosesi wukuf di Arafah. Menurut dia, setelah menjadi haji maka sesorang diharapkan mampu menjadi suri teladan bagi masyarakat di sekitarnya. Atau paling tidak, mampu sedikit banyak membawa perubahan bagi perbaikan kualitas kehidupan kebangsaan.
“Waktu wukuf, sebagai bagian yang terpenting dalam ibadah haji, semoga dapat dimanfaatkan sebagai ajang perbaikan diri. Sebagai ajang pertobatan total, baik sebagai hamba Allah maupun bagi sebagian komunitas manusia,” ungkap Hasyim dalam khotbah wukuf di Arafah, Sabtu (5/11/2011).

Menurut Hasyim, selain diisi zikir, waktu wukuf dan prosesi haji lainnya hendaknya dipakai sebagai ajang untuk membentuk manusia yang saleh, baik secara pribadi maupun sosial. Dan ini bisa terjadi bila secara pribadi manusia secara sadar bahwa dirinya adalah orang yang harus menjalankan amanah dengan baik. “Sebagai haji ia berkewajiban membawa nilai Arafah untuk kemaslahatan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa,” ujarnya.

Namun yang menjadi masalah, bagaimana dapat mengenal nilai luhur dan agung dari wukuf di Arafah sebagai bagian terpokok dari ibadah haji. Setelah itu kemudian menyerap, menghayati, dan melakukan nilai yang mulia untuk diri masing-masing agar bisa menjadi insan yang bertakwa. “Jadi, hasil introspeksi diri sewaktu wukuf berhaji dan wukuf Arafah kemudian diterapkan di kalangan keluarga kita masing-masing dalam perspektif keluarga sakinah serta memperjuangkan nilai luhur itu pada masyarakat sesuai dengan bi dang kehidupan dan keahlian serta kemungkinan yang ada pada diri kita masing-masing,” jelasnya.

Hasyim mengakui, penegakan nilai luhur terhadap diri dan orang lain bukanlah pekerjaan mudah. Namun, betapa pun sulitnya penegakan nilai luhur dan nilai kebenaran tidaklah berarti membebaskan seseorang dari kewajiban penegakan itu dalam konteks amar makruf dan nahi mungkar.
“Kita harus memulai dari diri kita sendiri karena kita tidak mungkin menyatakan kebenaran padahal diri kita penuh kepalsuan. Tidak mungkin kita berteriak kejujuran padahal kita penuh kebohongan. Kita tidak mungkin berbicara tentang perjuangan dalam kondisi kita sedang memanfaatkan perjuangan untuk diri sendiri. Apabila kondisi yang kontradiktif antara anjuran dan kenyataan, yang terjadi adalah kemunafikan,” terangnya.
Hasyim juga mengingatkan agar para jamaah haji selain melakukan introspeksi diri, mereka juga menutup semua kelemah an agar tidak ada lubang untuk diserang musuh. Kelemahan umat Islam bukan hanya pada akidah dan syariah, tetapi juga tata sosial, misalnya keadilan hukum, kemerataan ekonomi, dan amanat permusyawaratan dari rakyat untuk pemimpinnya dan keteladanan pemimpin untuk rakyatnya.

“Kita tidak mungkin berharap agar tidak ada pihak yang merusak agama dan umat karena hal tersebut telah menjadi bagian dari sunatullah guna memberikan ingatan dan kewaspadaan kepada kaum Muslim,” tegasnya.
Kesenjangan yang masih terlalu jauh antara hal ideal dan faktual dalam pelaksanaan ibadah haji itulah yang perlu dibenahi. Dalam alam modern memang pergi haji bukan hal yang terlalu sukar dan berbiaya luar biasa mahal.
Dahulu, misalnya perjalanan haji memang butuh waktu sampai satu tahun dan menelan biaya dengan nilai hingga sepuluh kali lipat dari sekarang, tapi sekarang sudah jauh lebih singkat. Waktu haji reguler hanya 42 hari. Biaya tak sampai 500 gram emas, tapi kurang dari 100 gram emas. Meski begitu, hendaknya kualitas para haji tetap dapat semakin baik, minimal sama seperti kualitas sosok haji dari para pendahulunya di zaman prakemerdekaan itu.

JAKARTA — Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), organisasi biro perjalanan umrah dan haji khusus terbesar di Indonesia, memprotes kebijakan maskapai Garuda Indonesia yang menaikkan tarif penerbangan untuk musim umrah 2012. Himpuh berencana untuk menarik semua dana deposit yang telah disetor dan akan menjajaki maskapai yang lebih murah.

Kondisi harga penerbangan yang tidak reasonable ini tak pernah terjadi pada musim um rah sebelumnya. Ini membuat kami sangat terkejut, ujar Ketua Umum Himpuh Baluki Ahmad.  Menurut dia, tarif yang ditetapkan Garuda untuk penerbangan langsung ke Jeddah pada Februari 2012, nilainya mencapai 1.280 dolar AS.

Padahal, tarif yang dipatok maskapai lainnya masih di bawah level 1.000 dolar AS. Menurut Juli Fauza, ketua Bidang Transportasi dan Akomodasi Himpuh, maskapai Singapore Airlines shanya mematok harga 995 dolar AS. Sedangkan, maskapai Batavia, nilainya sebesar 907 dolar AS. Sedangkan, penerbangan tak lang sung, seperti Kuwait Airways, harganya 888 dolar AS.

Besok, kita akan melakukan pertemuan dengan pihak Qatar (Airways), Etihad, dan Kuwait (Airways), papar Juli. Himpuh sangat tak mengerti alasan yang digunakan maskapai pelat merah itu untuk menaikkan tarif penerbangan umrah. Padahal, kata dia, penerbangan ke Jeddah itu hanya membutuhkan waktu sekitar delapan jam. Sementara, penerbangan ke Eropa yang memakan waktu selama 16 jam masih 900 dolar AS. ”Mengapa ke Timur Tengah bisa lebih mahal” tanyanya.

Baluki mengatakan, Himpuh sudah melaku kan pertemuan dengan pihak Garuda untuk membahas masalah itu. Pertemuan itu, kata dia, telah dilakukan di Halim. Bahkan, surat res mi juga sudah dilayangkan. Tapi, sampai sekarang belum ada jawaban.

Kepala Humas Garuda Indonesia Pujobroto menyatakan, penumpang Garuda mendapatkan beberapa keuntungan yang belum tentu didapat kan dari maskapai lain. Di antaranya, jumlah bagasi bisa mencapai 40 kilogram dari sebe lumnya 30 kilogram. Setiap jamaah umrah juga akan mendapatkan air zamzam. ¡°Selain itu, setiap agen yang memberangkatkan 30 jama ah akan mendapatkan satu kursi gratis. Menurutnya, Garuda Jakarta-Jeddah terbang tanpa transit. Hal ini akan menguntungkan jamaah dalam hal waktu tempuh.

Karena itu, FK KBIH menolak usul atau pun gagasan dari Pengurus Besar Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dan kelompok lain untuk mengubah penyelenggaraan ibadah haji yang selama ini dipegang Kementerian Agama. Penolakan ini disampaikan langsung Ketua Umum FK KBIH Drs KH Muchtar Ilyas dan Sekjennya Drs H Rahmat E Sulaeman MM.

Ketika menjawab pertanyaan apakah Ketua Umum IPHI Drs H Kurndi Mustofa sudah menyerahkan draf perbaikan UU No.13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, Muchtar Ilyas menyatakan bahwa semua orang bisa saja mengajukan rancangan kepada dewan karena hal itu merupakan hak.  Namun pihaknya tidak setuju jika pada draf tersebut mengubah penyelenggaraan ibadah haji dan umroh diserahkan ke swasta atau pun dalam bentuk badan lain.

Alasannya, menurut Muchtar Ilyas, selain bakal menimbulkan biaya tinggi juga bisa menimbulkan kekacauan dan kekecewaan bagi calon haji. Bisa dibayangkan penyelenggaraan ibadah haji yang dari tahun ke tahun mengalami perbaikan secara tiba-tiba diubah.  Hal itu bakal menimbulkan kekacauan mengingat umat Muslim yang menunaikan ibadah haji terus bertambah jumlahnya.

”Ini tanggung jawab pemerintah. Pemerintah lah yang harus melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji. Jika ada kelemahan sistem, itu yang harus diperbaiki, bukan dikomersialkan urusan ibadah haji itu karena melibatkan umat Muslim yang demikian banyak,” kata Mahfud MD.

Daftar tunggu pergi haji sampai kini sudah mencapai hampir 12 tahun. Belum lagi kemampuan memberangkatkan, yang diperkirakan maksimal 221 ribu orang setiap tahun. Ia menegaskan pelayanan penyelenggaraan haji adalah tugas negara. Jika dilakukan swasta, tentu hanya yang kaya saja dapat menunaikan ibadah haji. Tugas negara selain melindungi rakyat juga memberikan pelayanan di dalamnya, termasuk seluruh kebutuhan di dalamnya.

Jika ada yang merasa kecewa terhadap penyelenggaraan ibadah haji, jangan lantas mengalihkan ke swasta.
“Ini harus mati-matian dipertahankan,” katanya.

Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, sampai saat ini pihak yang menginginkan agar haji dikelola pihak swasta sudahterdengar, termasuk menjadikan haji dikelola oleh suatu badan khusus di bawah presiden dan terlepas dari Kementerian Agama. Pihak Kementerian Agama belum melihat keunggulan jika haji dikelola oleh badan khusus itu. “Tak ada keunggulan dari rencana itu,” ujar Suryadharma.

Dia menyayangkan dengan regulator, pengelola serta pemeriksa di satu lembaga yang sama dapat lebih membuka ajang korupsi yang besar terhadap pengelolaan haji.
Amidhan tetap mengusulkan bahwa pihak yang dominan harus tetap dari pemerintah –Kementerian Agama–, namun dengan melibatkan tenaga profesional. “Nantinya diharapkan badan tersebut dibawah Direktorat Jenderal di Kementerian Agama, namun dengan keterlibatan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan serta kementerian terkait lainya,” kata Amidhan yang menambahkan mungkin badan tersebut seperti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Anggota komisi VIII DPR RI Muhammad Oheo Sinapoy mengatakan rencana tersebut menyusul pertimbangan DPR atas ketidakprofesionalan Kementerian Agama dalam menyelenggarakan ibadah haji.
“Intinya, kami ingin mendirikan badan yang independen, mandiri dan mampu menghadirkan efisiensi terhadap proses pelaksanaan haji,” ucap Oheo seusai rapat tersebut.

Menurut dia permasalahan haji dari tahun ke tahun selalu sama dan DPR menganggap pemerintah membutuhkan ahli transportasi, ahli akuntansi serta ahli kesehatan untuk menyelesaikan akar masalah yang terjadi dalam ibadah haji.
Oheo mengatakan survei yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tentang proses haji kepada 4.000 koresponden yang mengikuti haji 2011 tidaklah memenuhi syarat penentuan bahwa haji tersebut memuaskan.
“Peserta haji itu ada sekitar 200 ribu orang dan apa logika yang bisa dibuat dari pengukuran kepuasan itu?” kata Oheo, mempertanyakan.

Badan pengelolaan haji yang diusulkan oleh DPR tersebut direncanakan dibentuk pada 2013.
“Kemungkinan besar pada 2013 kita bentuk lembaga itu dan kalau tahun ini kita masih pakai UU yang sebelumnya,” tambah Oheo yang menegaskan DPR tidak berniat untuk “swastanisasi” pengelolaan haji sebagaimana dikemukakan banyak orang.
Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyelenggaraan haji tahun 1431 Hijriah/2010 Masehi menemukan Sistem Pengendalian Internal (SPI) penyelenggaraan ibadah tersebut masih lemah. BPK menemukan sembilan kelemahan SPI dalam pemeriksaan Laporan Keuangan PIH tahun 2010.

Kelemahan tersebut, terdiri dari belum adanya laporan keuangan haji yang sesuai dengan prosedur baku kemudian besaran hasil pemenuhan saldo awal calon haji biasa dan khusus yang dikelola Bank Penerima Setoran tidak dilakukan.
Selain itu, BPK mensinyalir adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan seperti adanya pembayaran selisih pemondokan kepada jamaah yang tidak berhak sebesar 905.400 Real.
Kemudian BPK menemukan adanya ketidaksesuaian pembayaran terhadap pedoman penyewaan rumah kepada 64 pemilik rumah sebesar Rp 14.170.038.267,62.24.650.704.723,39 yang tidak ditempati secara maksimal.

Jamaah risti jatuh sakit saat prosesi puncak haji di Armina. (Antara)

REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH – Menanggapi meningkatnya angka kematian jamaah haji Indonesia tahun ini, Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Makkah, Arsyad Hidayat, mengatakan pada musim haji tahun depan pantauan terhadap jamaah haji yang masuk dalam golongan usia lanjut atau resiko tinggi (risti) akan diperketat. Nantinya akan dicoba agar tak ada lagi kloter yang didominasi jamaah risti.

‘’Selama ini ada kecenderungan menumpuk jamaah risti pada kloter tertentu, misalnya kloter yang datang lebih akhir. Nah, kini akan dicoba proporsinya lebih seimbang. Tak ada lagi kloter yang didominasi jamaah risti. Ini salah satu antisipasinya,’’ kata Arsyad, seperti dilaporkan wartawan Republika Muhammad Subarkah

Selain itu, juga akan dicoba agar setiap jamaah haji risti ada pendampingnya yang berasal dari keluarganya. Ini agar mereka tidak terlantar dan ada yang mengurusnya secara lebih serius selama di Tanah Suci. ‘’Pemikiran seperti ini muncul setelah melakukan evaluasi terhadap keberaan jamaah haji risti tersebut,’’ ujarnya.

Menurut Arsyad, tidak mungkin risti dilarang naik haji. Mereka sebenarnya sudah berniat haji sejak muda. ‘’Pada usia 60 tahun ongkos naik haji itu baru bisa mereka kumpulkan,” ujarnya.

Redaktur: Johar Arief

Jamaah wafat didominasi oleh jamaah lanjut usia atau risiko tinggi (risti). (Antara)

REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH – Jamaah haji Indonesia yang wafat sudah melebihi batas rasio Kementerian Kesehatan yang 2,0 per seribu orang. Hingga Selasa (29/11), ratio jamaah yang meninggal sudah mencapai 2,03 per seribu orang.

‘’Angkanya memang lebih tinggi dibandingkan dari jumlah jamaah wafat yang tahun lalu. Jamaah tahun lalu wafat mencapai 425 orang, kini sudah 459. Dahulu ratio mencapai 1,91 per seribu orang, sekarang sudah 2,03 per seribu orang. Padahal standar Kemenkes 2,0 per seribu orang,’’ kata Petugas Penghubung Kesehatan Daker Makkah, Abdul Hafidz, seperti dilaporkan wartawan Republika Muhammad Subarkah.

Menurut Hafidz jamaah wafat tahun ini masih didominasi jamaah lanjut usia atau risiko tinggi (risti). Sedangkan jenis penyakit yang menjadi penyebab utama kematian adalah jantung dan paru-paru. Selain itu, jumlah yang wafat mendadak naik memasuki prosesi ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina), dan terus tinggi hingga sepekan setelah Armina.

Dari data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) pada Selasa (29/11) dini hari, jumlah jamaah haji wafat 459 orang. Sedangkan jamaah yang masih dirawat di berbagai Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) adalah 17 orang (Jeddah), 20 orang (Madinah), 241 orang (Makkah). Sedangkan jamaah yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS) Jeddah 5 orang, di RSAS Madinah 17 orang, dan di RASS Makkah 35 orang.

Sementara jamaah haji meninggal tertinggi berasal dari embarkasi Surabaya (SUB) yakni 87 orang, disusul embarkasi Solo (SOC) 81 orang, embarkasi Bekasi (JKS) 51 orang, embarkasi Jakarta (JKG) 50 orang, embarkasi Ujung Pandang (UPG) 32 orang, embarkasi Batam (BTH) 29 orang,  embarkasi Palembang (PLM) 21 orang, embarkasi Padang (PDG) 20 orang, embarkasi Medan (MES) 18 orang, embarkasi Batam (BTH) 16 orang, embarkasi Banjarmasin (BDJ) 15 orang, embarkasi Balikpapan (BPN) 12 orang.

Adapun jamaah haji dari kelompok ONH Plus yang wafat sampai kemarin mencapai 27 orang.

Redaktur: Johar Arief

Seorang jamaah haji Kloter (kelompok terbang) 6 melakukan sujud syukur saat tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau, Jumat (18/11). (Antara)

REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH — Meski sudah memasuki tahun baru 1413 Hijriyah, jumlah jamaah haji yang tiba di Tanah Air masih berada di kisaran 53,4 persen. Kini mereka sebagian besar berada di Madinah untuk melaksanakan ziarah dan shalat arbain di masjid Nabawi.

Data dari sistem komputerisasi haji terpadu (Sikohat), pada Ahad (27/11) pukul 13:07 Waktu Arab Saudi menunjukan jumlah jamaah yang telah pulang tersebut mencapai  262 kloter atau 106.585 jemaah dari perkiraan 199.693 orang. Untuk pemulangan debarkasi Aceh sudah mencapai 99,8 persen (14 kloter, 4.746 jemaah), disusul debarkasi Medan 76,1 persen (14 kloter, 6.341 jemaah), debarkasi Batam 70,7 persen (16 kloter, 7.150 jemaah), dan debarkasi Padang 64,9 persen (14 kloter, 5.008 jemaah).

‘’Pada 1 Desember mendatang seluruh jemaah haji Indonesia sudah tak ada lagi di Makah. Ini karena sebagian pulang ke Tanah Air dan sebagian lagi bergerak ke Madinah untuk melaksanakan ibadah arbain,’’ kata Kepala PPIH Daker Mekah, Arsyad Hidayat, Ahad (27/11), seperti dilaporkan wartawan Republika Muhammad Subarkah.

Menurut dia, untuk sementara ini hingga kemarin siang, jamaah Indonesia di Mekah tersisa 27.911 orang atau 73 kloter. Sementara di Madinah, jemaah Indonesia berjumlah 54.649 orang (137 kloter) dan di Jeddah 7.917 orang (20 kloter).

Sedangkan mengenai jumlah jamaah yang wafat, bedasarkan data sistem komputerisasi haji terpadu (siskohat) Kemenag, hingga kemarin siang jumlahnya 448 orang. Angka ini ini melebihi total jamaah wafat selama musim haji tahun lalu sebanyak 425 orang. Sebanyak 278 jemaah dirawat di Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) di Mekah, Madinah, dan Jeddah. Sementara jemaah yag dirawat di rumah-rumah sakit Arab Saudi berjumlah 47 orang

Potensi naiknya jumlah yang meninggal hingga kini tetap ada karena masih ratusan jamaah yang sedang dirawat. Kami berharap semua bisa sehat dan semuanya bisa segera kembali ke tanag air,’’ kata Petugas Penghubung Kesehatan Daker, Makkah, Abdul Hafidz.

Hafidz mengatakan, bagi jamaah yang masih sakit juga tak perlu risau memikirkan biaya pengobatannya selama di tanah suci. Sebab, seluruh biaya perawatan ditanggung oleh pemerintah Arab Saudi. ‘’Mereka akan dirawat sembuh atau dinyatakan layak terbang untukdipulangkan ke tanah air,’’ katanya.

Redaktur: Johar Arief