Kantor MUI. Foto: WordPress.com.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tak heran jika Arifin menyebut fenomena tersebut memunculkan bentuk anomali lainnya dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

Seperti produk MLM dengan uang muka serta level yang panjang. Sehingga timbul sisi negatif MLM karena anggota dituntut berkorban lebih banyak serta membentuk perilaku konsumtif. Padahal, imbalannya tidak jelas secara nominal.

“Sebaiknya, travel menerima pendaftaran jamaah haji yang mampu membayar tunai, tanpa uang muka sehingga menjadi akad jual. Dan jika menggunakan pemasaran berjenjang, hendaknya menetapkan satu level saja,” saran Arifin.

Anggota Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional MUI, Mohammad Hidayat, tegas menyatakan pihaknya belum resmi mengeluarkan fatwa terkait MLM syariah atau penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS).

Para ulama hanya merilis sertifikat opini yang mengacu pada fatwa Nomor 75 Tahun 2009 tentang PLBS Barang. “PLBS umrah belum dikeluarkan fatwanya, tapi ada jawaban atas pertanyaan publik terkait pertanyaan tentang MLM Syariah. Akan kita fatwakan sebulan mendatang,” ujar Hidayat.

Proses rapat pleno fatwa tersebut baru berlangsung medio akhir Mei ini. Ia pun mengakui, hampir tak pernah DSN mengeluarkan fatwa atas inisiatif sendiri. Semuanya atas pertanyaan publik.

“Yang menjadi permasalahan, beberapa waktu lalu ada dua travel yang meminta presentasi MLM syariah. Berdasarkan kaidah sertifikat opini, mereka mendapatkan sertifikat yang bisa diperpanjang dua tahun sekali,” ungkap Hidayat.

Walhasil, travel tersebut menggembar-gemborkan terlebih dahulu pada publik tentang MLM syariah sebagai bentuk pemasaran barunya ke publik. “Tidak menutup kemungkinan, sertifikat mereka dicabut hingga fatwa keluar,” ujar Hidayat.

Di sisi lain, Hidayat menilai banyak hal positif penerapan PBLS bagi perusahaan, terutama efisiensi biaya dari rantai produksi. Sisanya untuk memberi komisi pada anggota. MLM, kata dia, sebagai sarana silaturahim atau tarbiyah dengan memberi jalan rezeki yang normal.

“Secara sederhana, sebelumnya travel telah menerapkan dengan sistem bonus. Tapi saat ini dimodifikasi. DSN ingin membatasi level itu. Akan ada fatwa yang mengatur spesifik sehingga tak liar dan merugikan masyarakat,” ujar Hidayat.

Substansi PLBS umrah nantinya dibahas tentang produk jasa, komponen dan batasan, akad syariah, dan perubahan harga paket.

Redaktur: Chairul Akhmad
Reporter: Indah Wulandari

MLM (ilustrasi). Foto: bisnis-milyarder.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Baluki juga berharap agar masyarakat tidak terbujuk travel yang menawarkan paket perjalanan haji dan umrah dengan biaya semurah mungkin.

Sebab, saat ini sudah tidak masuk akal dengan melihat kondisi eksternal, seperti naiknya biaya penginapan, transportasi dan juga harga minyak mentah dunia.

“Ini masukan kita ke Kementerian Agama. Karena kami diayomi undang-undang, harus dapat perlindungan, jadi MLM jangan dibiarkan,” tegas Baluki.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), Helmy Attamimi, memaparkan banyak perbedaan mendasar antara produk MLM dengan jaringan pemasaran terlarang, seperti money game.

Perbedaannya terletak pada biaya pendaftaran, produk, dan penentu keberhasilan. Penjualan langsung, terangnya, terjangkau dengan produk yang jelas, pengunduran keanggotaan mempunyai buyback guarantee.

Sedangkan penentu keberhasilan anggota berdasarkan hasil penjualan produk bersama jaringannya. Sebaliknya, pemasaran terlarang justru menyedot uang anggota tanpa produk serta jaminan yang jelas. “Kami tak mau bisnis MLM dimasuki MTP atau multi tipu marketing,” tegas Helmy.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sudaryatmo, mencatat dalam 10 tahun terakhir ini, ribuan masyarakat telah menjadi korban praktik penipuan berkedok investasi dengan janji-janji pengembalian sangat tinggi.

Dengan sejarah panjang penipuan berbasis investasi, maka ia mengingatkan agar masyarakat mewaspadai MLM haji dan umrah. “Konsumen harus berpikir kritis dalam tahap sebelum transaksi. Hati-hati dan jangan mudah tergoda terhadap janji-janji surga yang ditawarkan biro perjalanan haji dan umrah,” imbaunya.

Konsumen juga perlu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai biro perjalanan umrah dan haji. “Usahakan meminta janji-janji biro perjalanan dalam bentuk tertulis, sehingga apabila di kemudian hari terjadi masalah bisa menjadi cara untuk menagih hak-haknya,” saran dia.

Di lain pihak, akademisi fikih, M Arifin Badri, menegaskan agar umat Muslim mengulik kembali rukun berhaji yang salah satunya menyebutkan mempunyai kemampuan dan bukan dari hasil berhutang.

Namun, dosen Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi’i Jember ini justru menemukan fenomena sosial bank-bank yang menyediakan talangan dana agar segera berangkat haji ataupun umrah. “Sebagai renungan, sebaiknya umat tidak usah memaksakan diri untuk berhaji dengan melanggar rukun ibadah itu sendiri,” kata Arifin.

Redaktur: Chairul Akhmad
Reporter: Indah Wulandari

Sejumlah calon jamaah haji mengikuti manasik haji di Asrama haji, Pondok Gede, Jakarta. Foto: Republika/Agung Supri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Persaingan antara penyelenggara umrah dan haji melahirkan jenis pemasaran multi level marketing (MLM).

Meski belum ada fatwa ulama yang keluar, praktiknya mulai banyak dan terindikasi menimbulkan masalah bagi iklim bisnis maupun kerugian materi para jamaah.

“Praktek MLM sangat merugikan masyarakat karena sudah diatur penyelenggaraannya dengan undang-undang, mulai pendaftaran awal dan setorannya. Kontroversi secara hukum juga masih dipermasalahkan,” kata Direktur Pembinaan Haji Kemenag, Ahmad Kartono, dalam seminar “Bom Waktu Gagal Berangkat Haji dan Umrah Massal yang digelar Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH)” di Aula Hercules Halim Perdanakusumah, awal bulan ini.

Adanya pihak yang merasa dirugikan terbukti otentik dengan lima surat pengaduan yang diterima Kemenag. Para pelapor yang mengadukan maupun mempertanyakan travel berizin maupun tidak berizin yang mengadakan umrah melalui jalur MLM. Area pengaduannya di Lampung, Jawa Tengah, Surabaya, dan Kalimantan.

Secara tegas, Kartono menyatakan jika fatwa terkait bisnis MLM syariah belum dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Sesuai ketentuan opini DSN MUI, ujarnya, yang diperbolehkan dipasarkan secara MLM adalah umrah saja. Pasalnya, kebijakan haji lebih ketat dengan kuota.

“Kita akan tegur semuanya (travel yang diadukan tadi) karena harus memenuhi ketentuan operasional. Travel nakal seperti ini akan mengganggu image travel resmi,” papar Kartono. Namun, ia mengatakan tindak lanjutnya diserahkan pada si pelapor, apakah juga dilaporkan ke pihak berwajib atau tidak.

Kartono melihat minat masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah atau haji melalui MLM karena mereka terpikat oleh biaya yang murah dibanding dengan biaya haji atau umrah secara resmi. Padahal, dengan cara berantai atau arisan ini lebih banyak orang yang kecewa.

Sementara itu, Ketua Umum HIMPUH, Baluki Ahmad, mengatakan saat ini ada pola atau modus baru sebuah biro perjalanan menggaet calon jamaah haji melalui cara MLM. “Mereka mengumpulkan masyarakat dengan iming-iming biaya murah bisa pergi haji. Padahal, travel ini tidak ada izinnya. Ini yang harus kita waspadai,” ujarnya.

Redaktur: Chairul Akhmad
Reporter: Indah Wulandari

Nasabah melakukan transaksi di Bank Muamalat, Jakarta. Foto: Republika/Wihdan Hidayat

JAKARTA – Mahal dan lamanya daftar tunggu haji membuat masyarakat lebih memilih mengajukan pembiayaan umrah. Pasalnya, umrah dapat dilakukan kapan saja dan berbiaya jauh lebih murah dibandingkan haji.

Direktur Ritel Bank Muamalat, Adrian Gunadi, mengatakan tahun ini Bank Muamalat mendorong pertumbuhan pembiayaan umrah. “Umrah prioritas kami tahun ini,” ujar Adrian, Selasa (1/5).

Tahun ini pembiayaan umrah masih jauh lebih kecil dibandingkan talangan haji. Pembiayaan umrah tahun ini hanya Rp 500 miliar, lebih kecil dari talangan haji, yaitu Rp 1,7 triliun.

Dibandingkan tahun lalu, talangan haji meningkat 25 persen dan pembiayaan umrah naik 30 persen. Meskipun masih kecil, potensi jamaahnya besar, kata Adrian. Daftar tunggu yang lama untuk naik haji membuat nasabah urung mengajukan talangan haji. Padahal, talangan haji minimal hanya Rp 5 juta.

Muamalat bekerjasama dengan beberapa agen travel dan penerbangan untuk mempermudah keberangkatan jamaah. Jika kenaikannya konsisten, bukan tidak mungkin pembiayaan umrah naik dua kali lipat.

Redaktur: Chairul Akhmad
Reporter: Friska Yolandha

Tanah Suci Makkah, Arab Saudi. Foto: constructionweekonline.com.

REPUBLIKA.CO.ID. MAKKAH – Tujuh mega proyek Pemerintah Arab Saudi untuk menyambut jamaah haji di tahun 2012 nanti siap digelar.

Mega proyek senilai 6.1 miliar riyal saudi (Rp 2,4 triliun dijadwalkan harus selesai sebelum musim haji yang jatuh pada bulan Oktober 2012 nanti.

Kepala Bidang Proyek Pembangunan Tempat Suci Pemerintah Arab Saudi, Habib Zain Al-Abdeen, mengatakan selama tiga tahun ke depan, 36 ribu WC baru akan dibangun.

“Dua tahun setelah ini, 62 ribu toilet baru akan dibangun di Mina. Begitu juga dengan lokasi di Arafah dan Muzdalifah. Hal itu untuk menutupi fasilitas haji yang saat ini dirasa masih kurang,” jelasnya, Rabu (24/4).

Al-Abdeen juga membocorkan sedikit perkembangan terbaru proyeknya. Ia mengatakan bahwa lantai tiga fasilitas Jamarat nanti akan terhubung langsung ke Al-Muaisim, yaitu daerah di dekat Mina.

Sementara di lantai dua akan terhubung langsung ke Distrik Aziziyah di Makkah. “Tempat penyembelihan sapi dan unta di Mina juga akan bergeser ke Al-Muaisim yang akan langsung terhubung ke jalan Al-Sharaie di Makkah,” kata Abdeen.

Selain itu, ada juga proyek untuk memfasilitasi kedatangan jamaah haji dari stasiun kereta di tempat suci.

Redaktur: Chairul Akhmad
Reporter: Hannan Putra
Sumber: Arab News

BRI Syariah. Foto: Republika/Wihdan Hidayat.

JAKARTA – Pembiayaan dana talangan haji BRI Syariah yang memudahkan nasabah untuk menunaikan ibadah haji telah mencapai Rp 406 miliar pada akhir Maret 2012. Nilai pembiayaan ini diharapkan meningkat tiga kali lipat pada akhir tahun.

Menurut Direktur Utama BRI Syariah, Mochamad Hadi Santoso, peningkatan pembiayaan dana talangan haji akan dicapai dengan penambahan kantor cabang baru.

Nasabah dana talangan haji diharapkan meningkat dari 26 ribu nasabah pada kuartal pertama 2012. “Kami akan menambah dana talangan dengan buka cabang baru,” ujar dia, Ahad (22/4).

BRI Syariah mengandalkan dua produk untuk layanan haji yakni dana talangan haji dan tabungan haji. Untuk pembiayaan dana talangan haji, diakui Hadi terus meningkat dari nilai akhir tahun lalu sebesar Rp 150 miliar. “Kami target bisa naik tiga kali lipat tahun ini,” katanya.

Produk tabungan haji BRI Syariah merupakan produk simpanan untuk calon jamaah haji dalam memenuhi kebutuhan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Sedangkan, produk dana talangan haji merupakan fasilitas pembiayaan kepada calon jamaah haji untuk memperoleh porsi pemberangkatan ibadah haji.

Melalui kerjasama dengan Sahid Tour, BRI Syariah telah memberangkatkan 300 orang jamaah umrah dalam tiga kali pemberangkatan.

Sementara untuk meningkatkan penghimpunan tabungan haji, BRI Syariah menawarkan program Harum atau Haji berhadiah umrah. Pada Ahad (22/4) ini, Bank BRI Syariah memberangkatkan 100 jamaah umrah. Rombongan tersebut terdiri dari pemenang program Harum dan pemenang lomba penulisan jurnalistik.

Redaktur: Chairul Akhmad
Reporter: Nur Aini

Jamaah umrah saat thawaf di Ka'bah (ilustrasi). Antara.

REPUBLIKA.CO.ID – Semakin banyaknya jamaah yang datang ke Tanah Suci untuk menunaikan umrah, Maret lalu, semakin menjadikan kawasan Masjidil Haram penuh sesak.

Jamaah umrah asal Indonesia adalah jamaah terbanyak saat itu. Demikian juga jamaah Umrah asal Turki yang juga banyak menunaikan umrah pada bulan-bulan ini. Dikarenakan banyaknya jamaah umrah yang datang, jika ingin melaksanakan thawaf sulit sekali untuk bisa di dekat Ka’bah.

Salah seorang pemandu jamaah umrah, Ustadz Arbi, menuturkan kawasan lantai bawah Masjidil Haram sering sekali dipadati jamaah, terutama pagi, sore, hingga usai shalat isya. “Jamaah umrah yang saya bawa ke Makkah semuanya belum pernah haji. Jadi, pengalaman mereka memasuki Masjidil Haram dan melihat Ka’bah adalah pengalaman pertama mereka,” tuturnya.

Selain itu, kawasan hotel dan pemondokan jamaah di sekitar Masjidil Haram sudah dikosongkan. Pemerintah Arab Saudi sudah mengambil alih semua hotel dan pemondokan di sekitar Masjidil Haram untuk dijadikan hotel Bintang Lima.

Mega proyek Pemerintah Arab Saudi untuk pembangunan pemondokan jamaah haji dan umrah memang tidak main-main. Zamzam Hotel dengan fasilitas mewah sudah berdiri tepat di samping Masjidil Haram. Begitu juga dengan bangunan tower (menara) nomor dua tertinggi di dunia yang mirip golden gate-nya Inggris itu juga sudah berdiri gagah.

“Susah sekali mencari pemondokan yang dekat dengan Masjidil Haram, karena sudah diambil alih sama pemerintah. Mungkin sekitar radius setengah sampai satu kilometer dari Masjidil Haram sudah dikosongkan semua,” jelas Arbi. Jauhnya jarak tempat tinggal jamaah dari Masjidil Haram juga menjadi masalah dengan transportasi.

Mengenai cuaca di Masjidil Haram, Ustadz Arbi mengatakan cuaca di Makkah sangat panas, sementara di Madinah terasa sangat dingin. “Apalagi kala malam hari. Mungkin karena peralihan cuaca dari musim semi,” ujarnya.

Dalam peralihan musim di Arab Saudi biasanya diikuti dengan badai pasir. Hal ini bisa berakibat buruk bagi kesehatan jamaah terutama masalah pernafasan. Bagi yang ingin menunaikan umrah, jangan lupa mempersiapkan masker dan lotion kulit, sebagai antisipasi cuaca yang mendadak ekstrim.

Redaktur: Chairul Akhmad
Reporter: Hannan Putra

Perjalanan haji masa lampau (ilustrasi). Foto: penjelajahbahari.wordpress.com

REPUBLIKA.CO.ID – Setelah berlangsung cukup baik, aktivitas pemberangkatan jamaah haji sempat vakum selama kurun waktu 1945-1949. Namun, pemberangkatan kembali jamaah haji ke Makkah baru benar-benar dilaksanakan pada 1949/1950.

Pada awal penyelenggaraan kembali, pengiriman dilakukan dengan melibatkan secara bersamaan antara Departemen Agama, Yayasan Perjalanan Ibadah Haji (YPIH) dan badan-badan lain yang terkait.

Alasan dilibatkannya lembaga terkait, karena saat itu Indonesia dianggap baru merdeka dan karenanya diperlukan seluruh potensi yang ada sesuai fungsi dan kedudukan masing-masing. Pada awal-awal penyelenggaraan kembali, negara belum bisa mendapat keuntungan karena saat itu masih dalam tahap peralihan dan negara sama sekali belum berpengalaman.

Pada awal penyelenggaraan itu, negara juga dipengaruhi oleh badal-badal syekh dan broker atau tengkulak haji. Dari sana, kemudian muncul usaha-usaha perorangan dan panitia-panitia penyokong haji yang banyak melibatkan pihak swasta dan jasa haji.

Penyelenggaraan haji oleh swasta saat itu, pada pelaksanaannya ternyata tidak ada rasa tanggungjawab dari mereka dan justru cenderung mencari keuntungan sebanyak mungkin. Setelah melewati rangkaian masa percobaan yang cukup panjang, akhirnya mulai tahun 1969 pemerintah secara penuh menangani pemberangkatan jamaah haji.

Pengambilalihan penuh itu dilakukan karena sebelumnya banyak calon jamaah yang mengeluhkan banyaknya kendala saat diberangkatkan oleh swasta. Bahkan, dalam keluhan itu tidak sedikit ada yang mengaku akhirnya gagal diberangkatkan ke Tanah Suci.

Maka dengan Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1969, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan mengambil alih semua proses penyelenggaraan perjalanan haji oleh pemerintah.

Dan karenanya, dua penyelanggara ibadah haji milik swasta dan perorangan, yakni Yayasan Penyelenggaraan Ibadah Haji (YPHI) dan PT Arafat, yang masing-masing sebelumnya sempat menjadi satu-satunya penyelenggara ibadah haji, secara otomatis menghentikan kegiatannya. Hingga saat ini, penyelenggaraan ibadah haji sepenuhnya terus dikendalikan oleh negara.

Redaktur: Chairul Akhmad
Reporter: Hannan Putra
Sumber: Antara

Perjalanan haji masa lampau (ilustrasi). Foto: penjelajahbahari.wordpress.com

REPUBLIKA.CO.ID – Negara Indonesia sudah lama terkenal sebagai salah satu negara Muslim yang banyak mengirimkan jamaah haji.

Reputasi itu kemudian diperkuat dengan status Indonesia yang juga menjadi negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Karena dua faktor itu, tidak heran jika pengiriman jamaah haji dari Indonesia sudah berlangsung dalam waktu lama.

Dalam sebuah sumber di internet disebutkan, sejarah pengiriman jamaah haji sudah mulai dilakukan sejak zaman penjajahan di abad ke-19. Saat itu, masyarakat yang terdaftar sebagai jamaah haji harus bersabar menempuh perjalanan yang panjang hingga berbulan-bulan untuk sampai ke Makkah. Perjalanan panjang itu ditempuh melalui laut dengan menggunakan kapal layar.

Meskipun pada masa itu jamaah haji sudah ada yang berhasil diberangkatkan, ternyata mereka semua berangkat tidak dengan koordinasi pemerintah ketika itu. Waktu itu belum berdiri negara Indonesia, yang ada adalah pemerintahan Hindia Belanda, sehingga wajar kalau mereka berangkat secara sendiri-sendiri.

Namun, tidak berapa lama kemudian Belanda mengeluarkan sejumlah peraturan haji yang salah satunya adalah Ordonasi di tahun 1825.

Kemudian, pada tahun 1912, Perserikatan Muhammadiyah yang didirikan KH Ahmad Dahlan secara bersama mendirikan Bagian Penolong Haji dan diketuai KH M Sudjak. Pendirian lembaga ini ternyata mampu menjadi perintis berdirinya lembaga serupa saat itu.

Dan pada 1922, pemerintah saat itu berinisiatif mendirikan Direktorat Urusan Haji. Pendirian itu kemudian mengilhami Volksraad untuk mengubah poin dalam ordinasi haji.

Dalam ordonasi yang kemudian dikenal dengan Pilgrim Ordinasi 1922 disebutkan bahwa bangsa pribumi dapat mengusahakan pengangkutan calon haji. Dengan adanya perubahan itu, secara perlahan pengiriman jamaah haji mulai dilakukan secara bersamaan oleh pribadi dan negara.

Bagi masyarakat saat itu, kondisi itu tentu saja cukup melegakan karena semakin memudahkan masyarakat yang ingin berhaji.

Redaktur: Chairul Akhmad
Reporter: Hannan Putra
Sumber: Antara

Pesawat Batavia Air (ilustrasi). Foto: Republika/Tahta Aidilla

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tudingan bahwa 300 jamaah umrah dari Nanggroe Aceh Darussalam terlantar di Jeddah, dibantah oleh PR Manager Batavia Air, Elly Simanjuntak.

Kepada Jurnal Haji, Elly mengatakan para jamaah yang tertunda jadwal penerbangannya itu diinapkan di sejumlah hotel berbintang di Jeddah. ”Kami sediakan hotel untuk menampung mereka. Para jamaah diinapkan di Hotel Azhar, Hotel Red Sea, Hotel Nabaris dan Hotel Norkom,” ujarnya.

Rencananya para jamaah ini akan diberangkatkan ke Banda Aceh, Ahad (18/3) besok, sekitar pukul 22.20 dengan menggunakan pesawat Airbus 330 Y6-892. ”Insya Allah, akan segera pulang ke Tanah Air,” paparnya.

Sebelumnya, dikabarkan 300 orang jamaah umrah asal Nanggroe Aceh Darrusalam dilaporkan terlantar di masjid kawasan Jeddah, Arab Saudi, akibat tidak adanya  pesawat yang membawa kembali jamaah ke Tanah Air. Informasi ini disampaikan oleh Tgk Abrar Muda kepada kantor berita Antara.

Tgk Abrar yang juga salah seorang jamaah umrah yang diberangkatkan bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang pada 6 Maret 2012 itu mengatakan sebagian jamaah terpaksa tidur di dalam bus dan masjid.

Redaktur: Chairul Akhmad