Untuk menjaga daya tahan tubuh  tersebut, dibutuhkan asupan makanan yang bergizi. Untuk keperluan itu pemerintah telah menyediakan katering bagi para jamaah haji, khususnya selama puncak haji di Arafah dan Mina (Armina).

Begitu pentingnya katering ini maka pelaksanaannya selalu menjadi sorotan yang luas dari berbagai kalangan. Terutama semenjak terjadinya kasus katering Armina pada musim haji 1427 H atau 2006. Saat itu terjadi keterlambatan distribusi katering kepada para jamaah haji Indonesia. Sempat dikabarkan akibat insiden tersebut banyak jamaah haji yang kelaparan.

Kasus tersebut menjadi pelajaran yang berharga bagi pemerintah selaku penyelenggara ibadah haji. Kritikan dan masukan pun datang dari berbagai pihak menanggapi kejadian itu.

Namun, Menteri Agama, Muhammad Maftuh Basyuni,  menjamin kejadian tersebut tidak akan terulang lagi. Menurutnya pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk  memperbaiki  katering Armina.

Menag menegaskan, pihaknya sama sekali tidak mengingingkan peristiwa tersebut  terulang kembali. Karena itu  diterapkan  perubahan pola makan karena pihaknya telah mengamati sistem prasmanan pada jamaah haji plus.

“Biaya pun sama, jadi kualitasnya pun sama. Baik jamaah plus maupun jamaah biasa sama-sama membayar 250 riyal untuk makan di Armina,”  ujarnya kepada <I>Republika<I> beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan bahwa prasmanan yang dimaksud berbeda dengan sistem serupa pada resepsi pernikahan. “Nasinya jamaah bebas mengambil tapi lauknya diambilkan petugas,” katanya.

Ini, lanjutnya, mirip pola di pesantren atau tentara. Dengan begitu tak butuh waktu sampai berjam-jam. Dengan pola itu pula pihaknya menjamin bahwa akan lebih baik dibanding memberikan nasi kotak karena khawatir basi. “Nasi kotak biasanya lauk sudah ditutup selagi masih panas sehingga berpotensi basi,” ujar Maftuh lagi.

Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah provinsi DKI Jakarta juga menyediakan katering bagi para jamaah haji asal Jakarta. Ini mulai dilakukan pada musim haji 2008. Pemberian katering ini dimaksudkan untuk memperlancar ibadah  haji.

Pada pelaksanaan haji 2008, Pemprov DKI menyediakan katering bagi 7.084 jamaah. Layanan  baru ini diberikan melibatkan empat katering dengan dana yang diambilkan dari APBD. “Pusat hanya menyediakan katering di dua tempat yakni di Armina dan Madinah. Kekurangannya dibantu Pemprov DKI. Ini yang pertama kali, dananya sekitar Rp 7 miliar hingga Rp 8 miliar,” kata Kepala Kanwil Depag DKI Jakarta, Ahmad Fauzan, beberapa waktu lalu.

Bantuan katering itu, menurut Fauzan, sebagai wujud bantuan dari Pemprov DKI untuk memperlancar pelaksanaan Ibadah Haji, meniru yang dilakukan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memberikan bantuan berupa uang bagi para jamaah haji di daerahnya. “Jakarta memilih untuk menyediakan katering karena lebih efektif, berdasarkan hasil survei yang dilakukan tim gabungan dari Pemda dan DPRD DKI,” katanya.

Penyediaan katering oleh Pemprov DKI, menurut Kepala Kantor Urusan Haji Jakarta, Zairin Alfi Syahrin, diharapkan dapat mengurangi risiko jamaah haji sakit yang disebabkan karena pola makan yang tidak teratur. “Saya harapkan penyediaan katering seperti ini bisa mengurangi jumlah jamaah yang darah tingginya kambuh karena lupa makan,” katanya.

Penyelenggaraan katering yang lancar memang sangat mendukung pelaksanaan ibadah haji. Sebab tidak mungkin para jamaah bisa khusyu melaksanakan ibadah haji jika perutnya kelaparan karena  katering yang  tidak beres. Karena itu pemerintah harus  terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan penyelenggaraan katering demi  kelancaran ibadah haji. jar/yto