Menurutnya, jumlah tersebut masih sebatas usulan dan konsep sepihak dari pemerintah yang nantinya akan diajukan sebagai bahasan di rapat bersama DPR Senin, (7/6) mendatang. “Belum bisa diputuskan hasilnya,” katanya.

Selain itu, tambah dia nominal 3.000 riyal adalah patokan secara umum. Artinya, jelas dia, besaran biaya yang akan dibebankan ke tiap-tiap jamaah akan ditentukan oleh jarak dan kwalitas hunian yang bakal mereka tempati berdasarkan sistem undian.

Abdul Ghafur menjelaskan, jamaah yang berada di batas maksimal 4 km akan mendapat biaya lebih murah tetapi tetap di atas biaya yang berlaku tahun kemarin sebesar 2.500 real. Dia mencontohkan, jika jamaah yang berada di batas maksimal 4 km akan dikenai biaya sebesar 2.800, maka pemerintah berjanji akan mengembalikan sisa biaya pemondokan yang diambil dari patokan awal. “Konsep pengembalian akan kita ajukan ke DPR,” katanya

Abdul Ghafur mengemukakan, berbagai upaya dilakukan pemerintah guna menekan biaya haji tak terkecuali menggunakan dana bagi hasil Rp 1,1 triliun. Menurut Abdul Ghafur, pemerintah terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan penurunan biaya dalam rapat bersama DPR mendatang. Nashih Nashrullah/Siwi Tri Puji.B/Yto

Menteri Agama RI, Suryadarma Ali, mengatakan, pihaknya merasa bahagia, tekad untuk memperdekat pemondokan bagi jemaah haji tercapai. Tentu saja, kebahagiaan pihaknya, kata Suryadarma juga kebahagiaan bagi para calon haji yang akan datang.

“Target kementerian agama untuk mendekatkan pemondokan tercapai,” kata Suryadarma saat konferensi pers di Bandara Sukarno Hatta, Tangerang, Ahad (11/4).

Menurut Suryadarma, pada 2009 lalu jarak terjauh mencapai hingga 7 kilometer. Sementara tahun 2010 jarak terjauh hanya 4 kilometer. “Dengan perubahan tersebut, kami sangat gembira,” ungkapnya.

Sedangkan di Madinah, menurutnya, tim penyewaan perumahan telah merencanakan penempatan jemaah di wilayah Markaziah, minimal 90 persen. Sedangkan tahun 2009 lalu, jamaah yang mondok di wilayah tersebut hanya mencapai 83,52 persen. “Sampai saat ini masih dalam proses verifikasi administrasi,” papar Ketua Umum PPP ini.

Begitupun hotel transito di Jeddah. Di hotel tersebut, pihak Kementerian RI, juga masih menyelesaikan persoalan administrasi. “Namun yang pasti, insyaallah, jemaah haji 2010 lebih baik.” c26/yto

Hal itu disampaikan Irjen Kementerian Agama bidang Pengawasan HM Suparta di Banjarmasin, Senin, pada rapat koordinasi dengan pejabat Kementerian Agama se-Kalimantan Selatan (Kalsel).

Menurut Suparta, pada 2008 pemondokan haji Indonesia berjarak 12 kilometer dari Masjidil Haram, sehingga untuk beribadah jemaah memerlukan waktu yang cukup lama dalam perjalanan.

Dengan demikian, kata dia, pada 2009 panitia terus berupaya untuk mendapatkan lokasi yang lebih dekat dengan lokasi beribadah.

Syukur, kata dia, pada waktu itu lokasi pemondokan jamaah paling jauh menjadi tujuh kilometer dari Masjidil Haram.

Pada 2010 ini, kata dia, panitia kembali berjuang untuk mendapatkan lokasi yang lebih baik dan dekat yaitu hanya empat kilometer dari Masjidil Haram.

“Kita mohon doa agar upaya tersebut berhasil, karena kini panitia Indonesia sedang berebut lokasi dengan negara lain,” katanya.

Selain lebih dekat, kata dia, diharapkan pemondokan haji juga lebih terpusat pada beberapa tempat, tidak terpencar sebagaimana yang terjadi pada 2008.

Pada 2009, kata dia, tempat pemondokan jamaah masih terpencar namun relatif lebih baik dibanding 2008, dan 2010 akan lebih fokus lagi sehingga pengaturan dan pengawasan lebih mudah.

“Pemondokan haji nantinya tidak hanya dekat dengan Masjidil Haram tetapi juga dengan Mina, Padang Arafah dan beberapa daerah sekitar.

Namun kata dia, secara umum pelaksanaan ibadah haji Indonesia semakin baik, bukan hanya pada lokasi pemondokan yang lebih dekat, tetapi juga katering dan transportasi juga lebih baik.

Khusus katering, kata dia, kendati belum mampu memuaskan seluruh jamaah haji dari seluruh daerah di Indonesia, namun jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau masalah makanan kita sulit untuk mengikuti selera seluruh jamaah haji, karena setiap daerah memiliki kekhasan masing-masing, ada yang senang pedas dan ada yang suka manis,” katanya.

Sedangkan transportasi, kata dia, selalu diupayakan perbaikan dari tahun ke tahun, namun tentang kelancaran arus tentu masih banyak kelemahan.

“Bagaimanapun tidak kurang dari 3 juta umat Islam di dunia menjadi satu di kota yang relatif kecil, tentu akan sulit untuk menata,” katanya. mch/yto

“Alhamdulullah, di Madinah tidak ada masalah. Pelayanan juga sempurna,” ujar M Aries, jamaah asal embarkasi Palembang, Rabu (16/12).

Sama seperti di Makkah, di Madinah ia juga mendapatkan pemondokan di wilayah non-Markaziyah yang jaraknya relatif jauh dari Masjid Nabawi. Bila saat di Makkah ia mengeluhkan transportasi, maka kendala yang dikeluhkannya tak dijumpai di Madinah. “Walau jauh, tapi bisa dijangkau dengan jalan kaki,” ujarnya yang berhaji bersama istrinya.

Yang membahagiakannya, ia mendapat kompensasi 100 riyal karena pemondokannya berada di wilayah non-Markaziyah. “Tak terlalu jauh, tapi dapat duit juga. Lumayan bisa buat beli dua kilo kurma Nabi,” ujarnya. Saat di Makkah, ia mendapat pengembalian 285 riyal. “Pemondokan saat itu memang jauh, di wilayah Aziziyah. Tekor buat naik taksi tiap hari.”

Hal yang sama diakui Kholili. Saat di Makkah, ia tinggal di sektor II di wilayah Syisyah. Di Madinah, ia tinggal di …yang hanya 300 meter dari Masjid Nabawi. “Selalu bisa shalat dalam masjid,” ujarnya.

Menurutnya, kekecewaan selama 30 hari lebih di Makkah terbayar tunai di Madinah. “Kayak peribahasa berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian,” ujarnya.

Sementara itu, mulai Kamis (17/12) jamaah haji Indonesia gelombang kedua akan bertolak ke Tanah Air melalui Bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah. Sedangkan kloter gelombang kedua yang akan diberangkatkan ke Tanah Air melalui Bandara AMAA Madinah adalah kloter 13 MES (Medan) dan kloter 23 JKG (Jakarta).

Sementara itu jamaah haji Indonesia gelombang kedua yang pulang ke Tanah Air melalui Bandara King Abdul Aziz Jedah sudah dimulai pemberangkatannya pada Selasa (15/12). Mereka transit terlebih dahulu selama 24 jam di Jedah sebelum bertolak ke Tanah Air besok (17/12).

Kepala Sektor Bandara Daerah Kerja Madinah Jaelani Fadian mengaku pihaknya sudah siap memberangkatkan jemaah gelombang kedua dalam waktu 24 jam setiap harinya.  “Kami petugas yang ditempatkan di Bandara AMAA sudah siap, termasuk mengenakan pakaian berlapis pada malam hari dalam cuaca Madinah yang mulai dingin karena pemulangan dilakukan selama 24 jam perhari,”  ujar Jaelani Fadian.  mch/yto

Untuk memastikan jamaah tidak mengalami hambatan dalam penempatan, panitia memperbanyak tindakan pemeriksaan pondokan.

””Sekarang kita periksa pondokan tiga kali sehari,”” ujar Kepala Sektor 11 PPIH Daerah Kerja Makkah, Yudi Wahyudi, Ahad (1/11).

Menurut Yudi, PPIH ingin pemilik pondokan benar-benar mempersiapkan hunian sesuai dengan ketentuan otoritas haji Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Seperti diberitakan sebelumnya, akibat adanya aturan baru berupa persyaratan tangga darurat bagi pemondokan dengan kapasitas hunian di atas 250 orang, pemerintah berpotensi menyewa pondokan baru.

Kendati demikian, sejauh ini belum ada kendala yang membuat PPIH harus segera melakukan penyewaan pondokan baru. ””Perkiraan kita akan ada kekurangan, tapi semua langkah penanganan yang dibutuhkan siap dilaksanakan, termasuk bila harus menyewa pondokan baru,”” papar Yudi.

Jamaah haji gelombang pertama yang sudah memasuki Makkah, kini sudah menempati lokasi pondokan yang disewa pemerintah sejak enam bulan lalu.
Pemondokan lain yang belum diisi jamaah haji pun tampak sudah bersiap menerima kedatangan jamaah. Misalnya, pemondokan 621 di sektor enam yang terletak di wilayah Rei” Dzakhir. Kamar-kamar pondokan sudah terisi tempat tidur yang dilengkapi kasur, bantal, dan selimut. Lingkungan di dalam rumah pun relatif terjaga kebersihannya. Penyejuk udara (air conditioner) berfungsi normal dan suplai air bersih tersedia dengan baik.

Kondisi serupa juga didapati di pemondokan nomor 1.114 di wilayah Zahir sektor 11. Kamar-kamar sudah terisi dengan tempat tidur lengkap dengan bantal dan selimut. Seorang pekerja tampak mandistribusikan gantungan baju ke setiap kamar. Pondokan berkapasitas 362 orang tersebut terdiri atas 57 kamar dengan 36 toilet dan 10 dapur.

Yudi mengakui, mengurus masalah pemondokan jamaah tidak bisa disebut mudah. Umumnya, pondokan-pondokan milik warga Makkah tersebut hanya dihuni saat musim haji. Karena itu, kegiatan membersihkan dan mempersiapkan peralatan kebutuhan sehari-hari jamaah harus diawasi secara ketat. Meminta pemilik pondokan agar membersihkan pondokan dengan cepat, bukanlah perkara yang mudah. Tipikal orang Arab yang sering menganggap enteng masalah, menjadi salah satu kendala tersendiri.

””Padahal, kita inginnya saat jamaah datang sudah tidak ada lagi alat-alat yang kurang dan kondisi kamar yang kotor. Karena itu, persiapan pondokan sangat ketat kita awasi,”” ujar Yudi menegaskan.

Salah satu petugas sektor 11, Syaiful Akhyar, menyatakan, tak jarang PPIH harus bolak-balik ke pondokan untuk meminta pemilik mempersiapkan segala sesuatunya. ””Kadang-kadang dia bilang iya (akan dibersihkan), tapi terus tidak dikerjakan. Terpaksa kita harus bolak-balik menagih janjinya,”” imbuh Syaiful.

Wakil Kepala Daker Makkah Bidang Pengawasan Perumahan, Shihabuddin Latief, menambahkan, panitia telah menerapkan sistem kerja secara bertahap untuk mempersiapkan pemondokan jamaah.

Persiapan pondokan yang dilakukan pekan kemarin ditujukan untuk jamaah yang datang ke Makkah mulai Ahad (1/11). Adapun persiapan pekan ini, ditujukan untuk jamaah yang akan datang pada pekan berikutnya.

””Demikian seterusnya sehingga kinerja kita terukur dan tak pasti kecukupan pondokan,”” imbuh Shihabuddin.

Dia pun menjamin jamaah haji Indonesia tidak akan telantar dan mendapatkan pondokan dengan kamar standar, yaitu berkapasitas tujuh hingga sembilan orang, satu kamar mandi, dan fasilitas pendingin udara. ””Begitu juga, persediaan air untuk mandi dan mencuci, semua terjamin,”” kata Shihabuddin menandaskan. ismail/mch ed: m as”adi/yto

Menurut Wakil Kepala Daerah Kerja Makkah Bidang Pengawasan Perumahan, Syihabuddin Latief, ada kelonggaran baru dari pemerintah setempat soal aturan itu. Bagi bangunan pemondokan yang tidak memungkinkan, dibuat tangga darurat tambahan, baik di luar maupun di dalam gedung. Maka, tangga darurat yang telah ada wajib dilengkapi dengan pintu berwarna merah dan ditempeli stiker yang menunjukkan pintu tersebut adalah sarana emergency exit.

“Sebagian kini tengah menyiapkan fasilitas tersebut,” ujarnya saat menyertai tim pengawas haji dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang datang meninjau pemondokan di Makkah, kemarin.

Syihabuddin tidak memerinci berapa jumlah pemondokan bermasalah yang sudah membangun tangga darurat dan memasang alat pemadam kebakaran otomatis. Pasalnya, semua masih dalam proses dan perkembangan terus terjadi dari hari ke hari. ””Peraturan Arab Saudi juga membolehkan pemilik pondokan memakai tangga yang sudah ada, dengan syarat pintu menuju tangga tersebut dicat merah. Jadi, mereka tidak perlu membuat tangga darurat tambahan,”” imbuh Syihabuddin.

Kalaupun nanti ada pemondokan yang belum sesuai aturan dan mengakibatkan jamaah harus pindah, Syihabuddin optimistis pemondokan baru tersedia dengan lokasi tidak jauh dari lokasi yang lama. “Jamaah tidak akan keleleran,” ujarnya.

Tim pemantau DPD berkunjung ke Arab Saudi untuk meninjau kesiapan penyelenggaraan ibadah haji. Selain melihat suasana di bandara, pemondokan selama di Madinah, dan persiapan katering; tim juga meninjau kantor sektor terjauh dari Masjidil Haram (sektor 5) di Aziziyah Janubiah II dan pemondokan terjauh di wilayah itu.

Pada kesempatan sama, usai meninjau salah satu pemondokan yang dijadwalkan akan ditempati jamaah pada 1 November ini, Ketua Komite 3 DPD RI Sulistiyo yang memimpin tim pengawas haji DPD RI menyatakan, kondisinya sudah cukup memadai. ””Kalau kondisinya seperti ini, saya optimis jamaah bisa terlayani. Semoga kondisi pemondokan yang lain tidak lebih buruk,”” ujar Sulistiyo.

Sulistiyo mengingatkan pemerintah harus terus memantau perkembangan terkait peraturan tangga darurat dan menyiapkan antisipasinya. “Jamaah sebanyak 6.000 orang bukan jumlah yang kecil. Jangan sampai mereka telantar,” ujarnya. tri/yto

Ia membenarkan, berbeda dengan tahun lalu,  qur”ah (pengundian pemondokan) hanya dilakukan untuk maktab. Pemondokan belum ditentukan, kata dia, karena terkait peraturan mendadak Pemerintah Arab Saudi yang mengharuskan tangga darurat bagi pemondokan berlantai lebih dari empat atau dihuni lebih dari 250 jamaah.

””Ini memang sedikit merepotkan, namun sejauh ini tidak menjadi masalah yang berarti,”” kata Kartono.Ia memastikan, pada saat jamaah pertama tiba di Makkah sekitar 30 Oktober, konfigurasi pemondokan telah selesai disusun. ””Jadi, Anda yang bertugas hanya mengarahkan jamaah ke pemondokan mereka,”” ujarnya saat memberi pengarahan bagi petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja Makkah.Petugas Daker Makkah yang diberangkatkan pada Rabu berjumlah 220 orang. Mereka akan bertugas di sejumlah sektor dan Balai Pengobatan Haji Indonesia.

<B>Masa tinggal<B>
Kartono juga mengemukakan, masa tinggal jamaah haji Indonesia di Arab Saudi pada musim haji ini dipastikan akan lebih lama dua hari. Pasalnya, sampai tenggat yang ditentukan, pembangunan lima pintu ( gate ) baru dari 12  gate yang direncanakan di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, belum juga selesai.

Akibatnya, frekuensi penerbangan mengalami pengurangan. Hal ini berisiko terjadinya penumpukan jamaah di bandara. Selain itu, masa tinggal jamaah di Tanah Suci juga menjadi bertambah.””Masa tinggal jamaah menjadi 41 hari,”” kata Kartono.

Meski mengalami penambahan masa tinggal di Tanah Suci, lanjut dia, hal itu tidak menambah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, jamaah akan lebih banyak tinggal di Makkah yang pemondokannya dikontrak per musim haji selama 24 hari. ””Di Madinah, masa tinggalnya tetap sembilan hari,”” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta petugas PPIH Makkah untuk menyiapkan berbagai antisipasi. Apalagi, kelompok terbang (kloter) awal mulai bertolak menuju Arab Saudi pada 23 Oktober. ””Hanya ada waktu sekitar delapan hari sebelum para jamaah sampai ke Makkah setelah dari Madinah.””

Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu diantisipasi. Selain pemondokan, masalah koordinasi antarpetugas juga harus diperhatikan. Apalagi, lokasi kantor Daker Haji dengan Balai Pengobatan kini terpisah dengan jarak sekitar 5 kilometer.

Hal yang sama ditekankan drg Abdul Halim, sekretaris perekrutan dan pengerahan tenaga kesehatan haji Depkes. Menurutnya, petugas kesehatan harus senantiasa berkoordinasi dengan kantor Daker Haji. Selain itu, mereka harus sigap melayani jamaah. ””Tak ada toleransi bagi petugas kesehatan yang menolak melayani jamaah,”” tandas Abdul Halim.  tri/yto

“Laporan yang saya terima, pertemuan masih berlangsung sekarang. Hasilnya mungkin baru bisa diketahui besok,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Departemen Agama, Abdul Ghafur Djawahir, kepada Republika, Selasa (20/10).

Seperti diberitakan sebelumnya, awal Ramadhan lalu Kementerian Urusan Haji Arab Saudi mengeluarkan edaran tentang syarat kelayakan pemondokan jamaah haji 1430 H. Kementerian mewajibkan kelengkapan adanya tangga darurat pada pemondokan dengan bangunan empat lantai lebih atau berkapasitas lebih dari 250 jamaah.

Pemondokan yang tidak melengkapi tangga darurat akan dikenai sanksi berupa pengurangan jumlah jamaah sebesar 30 persen. “Artinya, pemondokan yang berkapasitas 300 orang akan diberi sanksi pengurangan 100 orang kalau tak melengkapi tangga darurat,” jelas Ghafur.

Dikatakan, aturan pemondokan yang mendadak tersebut berpotensi mengancam kerugian finansial panitia penyelenggara ibadah haji di semua negara. Khusus untuk Indonesia yang sudah menandatangani kontrak pemondokan pada April lalu, maka potensi kerugian bisa mencapai Rp 123,5 miliar. “Karena perkiraannya ada 19 ribu jamaah yang pemondokannya berubah.”

Menurut Ghafur, saat melakukan kontrak pemondokan, aturan tentang tangga darurat belum ada, sehingga tidak ada satu pun klausul dalam kontrak yang mengantisipasi masalah tersebut. Hal paling optimal yang bisa dilakukan panitia haji Indonesia adalah melakukan negosiasi kepada pemilik pondokan jika mereka terkena sanksi atas aturan baru itu.

“Negosiasinya kita bayar sesuai dengan jumlah yang mondok di sana. Pengurangan 30 persen jamaah tidak termasuk yang dibayar.”

Dia menambahkan, potensi masalah pemondokan memang hanya terbatas masalah dana. Bila pun ada perubahan pemondokan, maka waktu dan tempat pemondokan tidak akan menjadi masalah.

Pengaturan pemondokan yang menggunakan sistem first come, first serve berbasis kompleks pemondokan (qurah), memungkinkan panitia haji Indonesia mengatur pemondokan bagi jamaah yang lebih dulu datang.

“Jadi kalau ada kekurangan pemondokan karena aturan baru ini, maka jamaah yang datang belakangan akan dicarikan pemondokan baru,” imbuh Ghafur.

Jamaah juga tidak perlu takut tak dapat pemondokan. Besarnya jumlah jamaah haji dari Iran, Turki, Mesir, dan Tunisia yang tidak jadi berangkat haji lantaran isu flu babi, lanjut Ghafur, membuat banyak pemondokan yang tidak terpakai di Makkah dan Madinah.

“Kita berharap negosiasi pemondokan bisa selesai dan Kementerian Urusan Haji Arab Saudi juga bisa menunda pemberlakuan aturan ini,” ucap Ghafur.

Sementara itu, harian Arab News edisi Senin (19/10) memberitakan, badan khusus panduan ibadah haji Arab Saudi sudah menyiapkan lebih dari 3.500 orang petugas untuk menyambut jamaah haji dari seluruh dunia.

Salah satu pimpinan lembaga tersebut, Walid bin Mustafa Al-Numan, menyatakan, 3.500 petugas yang terdiri dari karyawan permanen dan musiman tersebut akan berkonsentrasi di Madinah. “Secara umum kita siap menyambut jamaah haji yang akan masuk Madinah tahun ini,” kata Walid.

Walid melanjutkan, para petugas telah bekerja dengan mendirikan tiga pusat divisi penerimaan, 17 kantor layanan lapangan, empat kantor pelayanan jamaah hilang, 10 kantor pembantu, dan enam kantor Haji Madinah. “Selama persiapan ini disiapkan 1.300 komputer desktop, laptop, perangkat nirkabel, minibus, dan sepeda motor,” tandas Walid. ade/ahi/yto

Menurut dia, dari dua lokasi pemondokan itu untuk ring dua jaraknya relatif cukup jauh yakni antara dua hingga tujuh kilometer sehingga disediakan angkutan bus untuk antar-jemput. Sedangkan lokasi pemondokan ring satu relatif dekat yakni berada sekitar 500 meter – 2 kilometer dari Masjidil Haram sehingga calon haji cukup berjalan kaki dari pemondokan.

Calon haji yang mendapatkan pemondokan pada ring satu berjumlah 27 persen dari total 3.507 calon haji asal Kalsel, sedangkan sisanya berada pada ring dua sehingga panitia menyiapkan angkutan bus antar-jemput.

Kendalanya, kata Anwar, satu minggu sebelum wukuf, Kota Makah dipenuhi calon haji dari seluruh dunia, sehingga alat angkutan cukup sulit untuk sampai ke lokasi. Oleh karena itu, para jemaah diharapkan tidak terlalu berharap terhadap angkutan antar jemput yang disiapkan, karena lokasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. “Karena perjalanan dari pemondokan ring dua ke Masjidil Haram cukup jauh, seluruh calon haji saya minta benar-benar menjaga stamina,” katanya.

Sejak sekarang, kata dia, calon haji diminta selalu latihan fisik dari jalan kaki hingga memperhatikan pola makan dan istirahat yang cukup. Selain itu, kata dia, diperkirakan pada saat kedatangan di tanah suci sedang musim dingin sehingga calon haji jangan sampai lupa membawa baju dingin.

“Saya yakin pelaksanaan haji tahun ini akan berjalan jauh lebih baik dibanding sebelumnya, karena persiapan jauh lebih matang,” katanya. Sementara itu, personel inti panitia penyelenggaraan ibadah haji (PPIH) Kalsel telah dikukuhkan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin pada 3 Oktober 2009. ant/taq/yto